BILIK SUARA DIBANTU PEMKABKendala yang menimpa KPU Kuningan dalam mematangkan persiapan Pileg 9 April nanti, bakal segera teratasi. senen kemarin (6/4), KPU mencoba meminta bantuan Pemkab Kuningan guna mengatasi persoalan dana bilik suara yang kemungkinan besar tidak akan turun dari KPU Jabar.
Menurut Ketua KPU Kuningan, Endun Abdul Haq MPd kepada kuningannews, demi suksesnya pemilu, pihaknya meminta kepada seluruh TPS untuk membuat bilik suara secara swadaya. Tidak ada penyeragaman bilik suara untuk seluruh TPS, yang terpenting bisa terjaga asas kerahasian dalam pencontrengan.
Namun demikian, sejak dua hari lalu pihaknya mencoba mengajukan bantuan ke pemkab untuk stimulan swadaya dalam pengadaan bilik suara tersebut. Disamping itu, pihaknya meminta agar pemkab juga mengeluarkan edaran kepada para camat dan kades agar membantu swadaya untuk tambahan bilik suara tersebut. Akhirnya pemkabhendak mengeluarkan bantuan sebesar Rp50 ribu untuk setiap TPS.
Sedangkan terkait sampul berita acara yang dibutuhkan sebanyak 6 buah/ TPS, Ketua KPU Kuningan, Endun Abdul Haq MPd menyebutkan logistik tersebut baru turun 70 persen. Sisanya, akan diturunkan sesegara mungkin. Mudah-mudahan kekurangan sampul berita acara perhitungan itu segera terpenuhi 100 persen.
Dikatakan Endun Abdul Haq bahwa H-5 kebutuhan logistik telah disalurkan ke setiap PPK. Hingga H-3 kemarin, menginjak pada tahap pendistribusian logistik dari PPK ke seluruh PPS. Diharapkan H-1 besok, logistik tersebut sudah sampai ke seluruh KPPS di setiap desa.
Berbicara soal pelanggaran kampanye, Endun menyebutkan bahwa pasca kampanye terbuka kemarin, KPU telah berhasil menindaklanjuti sebanyak 10 pelanggaran administrasi yang dilakukan peserta kampanye. Bentuk tindak lanjutnya adalah dengan mengeluarkan surat peringatan kepada para pelanggar. Rata-rata 10 pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye menyangkut pelibatan anak-anak dan tidak memenuhi STTP dari kepolisian.
Menyangkut soal partisipasi pemilih, pihaknya menargetkan prosentase yang lebih besar dari pesta pilbup silam. Besaran target tersebut yakni 75 persen dari 835.068 orang. Menurutnya, KPU telah melakukan sosialisasi secara maksimal dengan menggunakan segala potensi yang ada. Itu ditambah dengan banyaknya ormas atau elemen masyarakat lain yang membantu KPU dalam melakukan sosialisasi.(rdr)
--==oOo==--
ANDRIAN GRADIANTO TEMBUS TIGA BESARAtlet renang kebanggaan Kabupaten Kuningan, Adrian Gradianto, kembali menorehkan prestasi. Masyarakat boleh berbangga, karena prestasi kali ini direbut dari tingkat Jawa Barat, dalam Kejuaraan Renang Antar Kota/Kabupaten se Provinsi Pra Kualifikasi Porda 2010, di Kolam Renang UPI Bandung.
Dari tujuh atlet yang diterjunkan, Adrian berhasil merebut juara tiga gaya bebas 50 meter di kelompok umur (KU) empat. Siswa kelas 5 SD 7 Kuningan itu berhasil lolos tiga besar dalam persaingan ketat rival-rival kuatnya dari banyak kota besar, dan gudangnya para atlet.
Ketua Oficial Atlet Renang Kuningan, Dede Hermawan, tidak mau berbangga dulu dengan raihan prestasi atletnya Adrian Gradianto. Prestasi itu baru mencapai tiga besar gaya bebas 50 meter, padahal targetnya lebih dari itu.
Menurut Dede hermawan, latihan keras Adrian Gradianto memang cukup membuahkan hasil, meskipun belum maksimal. Perolehan tiga besar pun wajar karena lawan-lawan yang dihadapi adalah lawan yang dididik dan dibina secara khusus dengan fasilitas dan pelatih berkualitas.(rdr)
--==oOo==--
PASWACAM DIBEKALI BIMTEKMomentum H-3 jelang pencontrengan rupanya benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh anggota panwas se Kabupaten Kuningan. Setelah sibuk melakukan monitoring kampanye sampai batas akhir Minggu (5/4), kemarin panwaskab menggelar bimbingan teknis (bimtek), dan pembekalan bagi seluruh panwascam dan panwaslap di semua dapil.
Menurut hasil liputan kuningannews, di semua dapil seluruh anggota panwas berkumpul. Dalam satu dapil terdapat satu kegiatan yang sama berikut satu pemateri dari Panwaskab Kuningan. Di dapil II misalnya, seluruh anggota panwaslap dan panwascam 8 kecamatan berkumpul di aula Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar. Mereka diberikan pembekalan berkenaan dengan pengawasan dimasa tenang serta pengawasan saat pemungutan dan perhitungan suara.
Sedangkan Ketua Panwaskab, Ujang Abdul Azis SPd mengisinya di dapil III. Satu anggota panwas yakni Dewi Fatmasari SE MSi. Pesertanya selain panwaslap dan panwascam juga diikuti kepala sekretariat panwascam.(rdr)
--==oOo==--
KESEJAHTERAAN KADES MINIMMasih banyaknya kepala desa (kades) dan perangkatnya yang belum hidup sejahtera, mendapat perhatian serius dari Pemkab Kuningan. Melalui Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda, pemerintah terus mendesak agar pemerintah pusat memperhatikan kesejahteraan kades. Menurut Kasubag Kelembagaan dan Adiministrasi Desa, Akhmad Faruk SSos MSi, pemerintah sedang menggodok rancangan undang-undang (RUU) desa yang berisi peningkatan kesejahteraan kades serta perangkatnya.
Wacana RUU itu ada di saya. Di dalamnya berisi penguatan desa dan upaya meningkatkan kesejahteraan para kades dan perangkatnya. Pemerintah bekerja keras dan memberi perhatian kepada para kades dan perangkatnya dalam soal kesejahteraan. Hanya saja memang butuh waktu dan proses yang cukup lama baik di provinsi maupun pusat.
Dikatakan Ahmad, secara umum kondisi kesejahteraan kades di Kabupaten Kuningan cukup berimbang. Artinya, sebagian besar kades memiliki pendapatan yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhannya dari upah yang diterimanya berupa tanah bengkok. Misalnya di Kecamatan Jalaksana, Cilimus, Pancalang, Mandirancan, Pasawahan dan Luragung. Memang ada beberapa desa yang ekonomi kadesnya belum sesuai yang diharapkan.
Ditanya soal batas usia minimal calon kepala desa yang boleh mencalonkan, Akhmad menuturkan, bahwa sesuai peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan, batas usia minimal seorang warga yang boleh mencalonkan diri sebagai kades adalah 25 tahun. Itu batas minimal. Tidak boleh kurang dari usia 25 tahun. Kurang empat hari pun tidak boleh mencalonkan.
Namun, jika kemudian dalam pilkades itu tidak ada yang mencalonkan diri, maka panitia pilkades berhak memutuskan atau menunda pelaksanaan pilkades. Misalnya hanya ada satu calon yang maju namun usianya belum mencukupi sesuai peraturan, maka panitia berhak melakukan penundaan pelaksanaan pilkades sampai usia calon itu genap 25 tahun.
“adi panitia yang berwenang menentukan apakah pelaksanaan pilkades tetap diselenggarakan atau ditunda. Itu jika ada satu calon kades tapi usianya belum mencukupi. Kalau ada calon lain yang usianya sudah genap 25 tahun dan memenuhi persyaratan, pelaksanaan pilkades tetap bisa dilangsungkan sesuai jadwal dan tidak bisa ditangguhkan. (rdr)
--==oOo==--
SUARA RAWAN DISELEWENGKANSekitar dua ribu penyandang cacat di Kabupaten Kuningan, potensial salah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif, 9 April 2009. Selain prosedur pemilu legislatif yang tidak ramah bagi mereka, juga belum adanya sosialisasi dari KPU ke sejumlah sekolah penyandang cacat. Ini dikeluhkan oleh beberapa penyandang cacat. Bahkan mereka merasa dikucilkan dalam pemilu sekarang.
Siswa penyandang cacat yang menuntut ilmu di SLB Taruna Mandiri, Desa Caracas, Kecamatan Cilimus yang telah berumur di atas 20 tahun, dan sudah memiliki hak memilih jumlahnya cukup banyak. Meski memiliki keterbatasan fisik, mereka tetap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang sama dengan masyarakat yang normal.
Namun jika ditanya tentang pemilu mendatang, banyak dari mereka tidak tahu mekanisme pemilihan. Sebab hingga saat ini, mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait pemilu dari KPU Kuningan. Padahal jumlah penyandang cacat di Kabupaten Kuningan yang memiliki hak pilih mencapai 2000 orang.
Ketua Komisi Pemberdayaan Penyandang Cacat (KPPC) Kabupaten Kuningan, Elon Carlan ikut prihatin dengan kondisi tersebut. Pihaknya benar-benar merasa dianaktirikan dalam pemilu yang menerapkan sistem contreng. Menurutnya, tidak adanya sosialisasi pemilu oleh KPU Kuningan akan menambang besar jumlah kesalahan yang dilakukan pemilih penyandang cacat.
Padahal, kami mempunyai lebih dari dua ribu anggota penyandang cacat di Kuningan yang sudah memiliki hak pilih. Tapi kami hanya bisa pasrah dalam pemilu nanti. Kami tidak berharap banyak di pemilu sekarang. Penyelenggara pemilu tidak mengakomodir warga yang termasuk penyandang cacat tuna netra. (rdr)
--==ooo==--
KETUA BKPP TINJAU PERSIAPAN KPU KUNINGANPemilu Legislatif (Pileg) tinggal dua hari. Tidak sedikit dinamika persoalan dalam persiapannya menjadi kekhawatiran banyak pihak. Tak terkecuali Kepala BKPP Cirebon Drs H Ano Sutrisno MM dan unsur Muspida Wilayah Cirebon. Kemarin, mereka melakukan peninjauan persiapan ke setiap KPU, termasuk KPU Kabupaten Kuningan.
Dalam tinjauannya, Ano didampingi oleh Danlanal Cirebon Letkol Laut Aswan Chandra, Wakapolwil Cirebon AKBP Yudar Lulu Lani, Wabup Kuningan Drs H Momon Rochmana MM, Dandim 0615 Letkol Arm Mulyono, Kapolres AKBP Nurullah SH dan jajaran Desk Pilkada Kuningan yang dipimpin oleh Sekretarisnya Drs H Maman Suparman MM. Mereka disambut jajaran KPU Kuningan dan sekretariatnya di aula KPU setempat.
Ketua KPU Kuningan, Endun Abdul Haq MPd membeberkan segala bentuk persiapannya menghadapi Pileg 9 April 2009. Pembeberan lebih terfokus ke persiapan logistik yang banyak dikhawatirkan karena sempat mengalami beberapa kendala kekurangan.
Persoalan bilik suara yang sempat mengalami kekurangan, kini sudah tuntas. Bahkan pihaknya sudah melakukan distribusi ke tingkat PPK. Begitupula sampulnya.
Dijelaskan pula, seluruh kebutuhan logistik 99 persen sudah siap, sedangkan 1 persennya sebagai pelengkap jika masih ada kekurangan, karena hari pencontrengan masih dua hari. Pihaknya telah mengintruksikan bahwa H-7 logistik sudah seluruhnya didistribusikan ke PPK. Kemudian H-3 logistik harus sudah berada di PPS di 376 desa/kelurahan dan H-1 sudah berada di tingkat KPPS.
Ketua BKPP Cirebon, Drs H Ano Sutrisno MM menyambut baik persiapan yang telah dilakukan KPU Kuningan dalam menghadapi Pileg 2009. Dikatakan, mau tidak mau persiapan maksimal itu memang harus dilakukan karena suksesi Pemilu 2009 merupakan tugas bersama.
Pihaknya menyambut baik. Bahkan isu-isu atau persoalan yang sering mencuat kepermukaan, ternyata bisa cepat diatasi oleh KPU Kuningan melalui langkah-langkah koordinasi. Terutama isu mengenai kesiapan logistik. Tapi sekarang sudah tidak ada masalah. Kita harus bersyukur," kata mantan Penjabat Bupati Kuningan tersebut kepada kuningannews,selasa kemarin (7/4).
Ano juga menyambut baik laporan adanya sharing dari setiap pemkab atau pemkot se Wilayah Cirebon untuk membantu operasional TPS. Meskipun besarannya bervariasi sesuai kemampuan daerahnya masing-masing. (rdr)
--==oOo==--
GOLPUT RUGIKAN UMAT ISLAMAjakan atau imbauan agar masyarakat jangan golput dalam pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 9 April besok, terus diseruakan berbagai komponen. Salahsatunya dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kuningan. Ketua FKKP KH Abdul Aziz dengan tegas mengajak seluruh kiai dan santri di Kabupaten Kuningan untuk menyalurkan aspirasinya dalam Pemilu 2009.
Aziz berpendapat, jika para kiai dan santrinya tidak menyalurkan hak pilihnya atau memilih untuk golput, tentu akan merugikan umat Islam sendiri. Padahal, dengan menyalurkan aspirasinya, umat Islam yang akan diuntungkan. Karena itu, pihaknya mewanti-wanti kalangan pondok pesantren untuk ikut menyukseskan pemilu.
Ditegaskan Abdul Aziz kepada Radar,selasa kemarin (7/4), agar para kiai dan para santrinya untuk tidak golput. Salurkan aspirasi sesuai dengan hati nurani. Kalau sampai tidak memilih, yang akan rugi adalah umat Islam sendiri. Memilih pemimpin itu wajib. Jadi, para kiai dan santri jangan sampai tidak menyalurkan aspirasinya di pemilu besok.
Soal siapa yang akan dipilih oleh para kiai dan santri, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada mereka. Tidak ada kewenangan dan tidak ingin mengarahkan pondok pesantren untuk mendukung salahsatu kontestan. Itu hak mereka (kiai dan santri). Siapapun yang akan dipilih atau dicontreng, ya mereka sendiri yang tahu. Yang penting adalah para kiai dan santri ikut serta menyukseskan Pemilu 2009.(rdr)
--==oOo==--