DEWAN LAYANGKAN GUGATAN





Ancaman melakukan perlawan yang dilontarkan kalangan wakil rakyat DPRD Kuningan terhadap terbitnya peraturan KPU No 20/2009, bukan gertak sambal. Kemarin (26/2) DPRD Kuningan melayangkan surat gugatan kepada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap peraturan KPU yang dianggapnya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Surat gugatan itu dibawa langsung Sekretaris Dewan (Sekwan) H Ridwan Setiawan SH MSi bersama Kasubag Rapat dan Risalah DPRD Kuningan Maman Nurohman. Menurut, anggota DPRD, Drs H Dudung Munjaji SH MH, surat gugatan yang diajukan kepada MA dan MK itu agar peraturan KPU yang membatasi masa jabatan wakil rakyat daerah dicabut karena tidak sesuai dengan undang-undang (UU) di atasnya yakni UU No 20/2003.

Menurut anggota DPRD, Drs H Dudung Munjaji SH MH, berdasarkan UU, masa jabatan wakil rakyat periode 2004-2009 di Jawa Barat, baru berakhir antara bulan Agustus dan September. Untuk Kabupaten Kuningan sendiri yakni 6 September 2009. Itu artinya, masih ada selisih dua bulan, jika dalam peraturan KPU menjadwalkan pelantikan anggota dewan yang baru pada bulan Juli
.
Perlawanan yang diberikan terhadap peraturan KPU itu bukan disebabkan gaji selama dua bulan tidak akan diterimanya. Namun, jika itu dipaksakan menyalahi UU. Dirinya bersama seluruh anggota dewan Kuningan yang berjumlah 45 orang, sudah sepakat menolak peraturan KPU tersebut.(rdr)

--==oOo==--

TETAP WASPADAI TERORISME



Masih adanya beberapa teroris yang belum tertangkap, membuat aparat kepolisian tetap siaga. Sebab, gerakan mereka dikhawatirkan akan merusak agenda politik nasional Pemilu 2009. Untuk itu, kepada lurah maupun kades diminta untuk waspada. Jika terdapat orang yang beridentitas tidak jelas, diimbau untuk melaporkan ke polisi. Hal itu ditegaskan Kapolres Kuningan, AKBP Nurullah saat berpidato dalam pencanangan Gerakan Kuningan Sukses Pemilu 2009 di Lembah Ciremai, kemarin (26/2).

Dikatakan Kapolres Kuningan, AKBP Nurullah , setelah keliling Kuningan, ditenggarai banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat persembunyian teroris.. Dan juga berdasarkan hasil analisa tim Mabes Polri, teroris sudah berusaha untuk membuat jaringan di Kuningan. Untuk semua pihak mewaspadainya, sebab keberadaan mereka dikhawatirkan dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu.

Pencanangan Gerakan Kuningan Sukses Pemilu 2009 yang dihelat pemkab bersama KPU Kabupaten tersebut dihadiri ketua Pengadilan Negeri Kuningan dan jajaran muspida, Plt Sekda Drs H Djamaludin Noer MM, para kepala organisasi perangkat daerah, Ketua KPU Endun Abdul Haq MPd, Ketua Panwaslu Ujang Abdul Azis SPd, para camat, pimpinan parpol, pimpinan perguruan tinggi, pengurus ormas, dan komponen lainnya di Kota Kuda.

Wabup Drs H Momon Rochmana MM mewakili Bupati H Aang Hamid Suganda mencanangkan gerakan tersebut. Dalam sambutannya mengatakan, tidak akan lama lagi bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan presiden/wakil presiden. Sebagai bagian dari NKRI, sudah barang tentu kita berkewajiban untuk turut serta menyukseskan hajat demokrasi tersebut. Bentuk sukses pemilu itu bukan hanya menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, tetapi juga melakukan pendidikan politik yang bermartabat kepada masyarakat dan terciptanya situasi yang kondusif untuk mendukung proses demokrasi
.
Wabup Kuningan Drs H Momon Rochmana MM, di antaranya mengajak memperkuat komitmen masyarakat untuk menyukseskan pemilu dengan aman, tertib, dan lancar. Selain itu ajakan meningkatkan partisipasi masyarakat, jalin persatuan dan kesatuan untuk menjaga kondusivitas, serta mengajak seluruh elemen masyarakat agar membantu sosialisasi penyelenggaraan Pemilu 2009.

Sementara itu, Ketua KPU, Endun Abdul Haq MPd mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu menyukseskan Pemilu 2009. Dikatakan, pekerjaan berat tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh KPU saja. Melainkan semua pihak secara bersama-sama. Dijelaskan pula, soal kebutuhan logistik yang sudah dipenuhi, 40 persen logistik sudah tersedia, yang mencakup tinta, segel, surat suara untuk tingkat DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD. Untuk surat suara DPD sampai saat ini belum tiba. Memasuki tahapan kampanye terbuka mulai 16 maret sampai 5 April, Endun meminta kepada peserta pemilu untuk menaati jadwal yang telah disepakati. Menjelang pertengahan Maret, pihaknya akan mengumpulkan kembali para peserta pemilu untuk menyepakati jadwal. (rdr)

--==oOo==--

SMK KARNAS ADAKAN SEMINAR




Dampak krisis global, membuat jumlah pengangguran naik. Lapangan pekerjaan yang stagnan, tidak sebanding dengan membeludaknya pencari kerja. Terlebih, angka PHK meningkat cukup fantastis.

Fenomena itu membuat seluruh elemen yang peduli terhadap kemajuan bangsa terenyuh. Tak terkecuali SMK Karya Nasional (Karnas) Kuningan. Sudah dua bulan ini sekolah tersebut mengadakan seminar Smart entrepreneurship di kampusnya dengan mengandeng Ganesha Entrepreneur Institute Bandung.

Pembicara yang dihadirkan dalam seminar yang mengangkat tema Tips dan Trik Menjadi Entrepreneur Tanggung di Era Krisis Global itu orang yang telah terbukti sukses dalam usahanya.

Kepala SMK Karnas, H Yepri Esa Trijaka MPd belum lama ini mengatakan, pihaknya menggelar seminar ini setiap bulan. Kali ini yang kedua kalinya dengan menghadirkan DR Ir Wahyu Saidi MSc, dosen ITB sekaligus pengusaha Bakmie Tebet, yang telah memiliki 300 otlet di seluruh Indonesia. Saat ini tengah membuka otlet di Saudi Arabia. Pembicara lainnya adalah Dirut Keuangan Al Maksum Group Jakarta, Asep Sujana. Sementara bulan lalu pemilik usaha air mineral Mountoya, Sunoto. Sekitar 300 peserta yang berasal dari kalangan siswa SMA dan SMK 30 sekolah beserta sejumlah guru kewirausahaan, tampak antusias mendengarkan penuturan dua pemateri tersebut. Mereka begitu termotivasi untuk meneladani kesuksesan para pengusaha yang membuka usaha tanpa bermodalkan uang.(rdr)

.

--==oOo==--

JARING PELAJAR BERPOTENSI TARIK SUARA





PENDAPA Paramarta, Kamis (26/2) dijejali ratusan pelajar dan para orang tua yang melihat langsung BSP. Sebanyak 50 pelajar tingkat SMP dan SMA ambil bagian dalam kegiatan itu. Mereka tampak bersemangat menunjukkan kepiawaiannya dalam dunia tarik suara.Peserta tampil sebaik mungkin di hadapan juri yang cukup berkompeten di bidangnya, seperti vokalis Purbawisesa Band Gugum Gumbira, guru seni musik SMPN 1 Kuningan Drs Cecep A, dan keyboardist Satpol PP Anandita.
Satu per satu peserta naik ke panggung untuk menunjukkan kebolehannya. Sorak-sorai dan tepuk tangan dari para supporter-nya mewarnai kemeriahan BSP Kuningan.

Ketua panitia, Dandy Hartawan tidak memungkiri besarnya potensi pelajar Kuningan dalam dunia tarik suara. Itu bukti potensi pelajar dalam dunia tarik suara begitu besar.Dandy menjelaskan, BSP Kuningan rutin dilaksanakan setiap tahun dalam rangka seleksi penyanyi pelajar Kuningan untuk merebut tiket ke BSP tingkat Provinsi Jawa Barat. Dari BSP Kuningan, pihaknya akan mengambil dua penyanyi pelajar putra dan putri terbaik. Pihaknya yakin, dalam dunia tarik suara, pelajar Kuningan tidak kalah dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.(rdr)

--==oOo==--

PENGGUNAAN BIOGAS DARI KOTORAN SAPI



USAI memetik pelajaran berharga mengenai kawasan agropolitan sekaligus mengadopsi mekanisme penarikan pendapatan daerah dari tower telekomunikasi, tim intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang dipimpin Plt Sekda Drs H Djamaludin Noor MM meluncur ke Desa/Kecamatan Pulosari. Desa ini terletak sekitar 50 km dari Kota Pemalang.

Di wilayah itu, selain terdapat banyak budi daya aneka bunga, juga ada kegiatan masyarakatnya yang sangat sederhana tapi unik dan produktif. Yakni mengumpulkan kotoran sapi untuk dijadikan biogas. Kegiatan itu dilakukan oleh sebagian besar warga Desa Pulosari.

Tim yang tertarik sejak mendengar informasi unik itu langsung melihat proses serta manfaat kotoran sapi bagi masyarakat Desa Pulosari. Ternyata bermodalkan satu atau dua ekor sapi, warga bisa menciptakan biogas. Kemudian biogas digunakan sebagai energi untuk penerangan lampu dan bahan bakar pengganti minyak tanah.

Caranya juga sangat sederhana. Setiap kotoran sapi dikumpulkan di sebuah lubang berukuran cukup panjang hingga berbentuk cairan. Lantas lubang panjang tersebut ditutup plastik tebal. Lama kelamaan plastik mengembung dengan sendirinya, per tanda biogas sudah tercipta dan siap disalurkan.

Dari lubang itu terdapat pipa kecil yang sudah dipasang terlebih dulu. Pipa panjang itu untuk mendistribusikan biogas sesuai target penggunaan. Ada yang ke kompor gas, juga lampu petromak, serta lampu lainnya. Hanya dengan sedikit kreativitas pembuatan pemantik pada kompor gas misalnya, kompor bisa menyala layaknya kompor gas elpiji. Begitupula lampu petromak, saat dipancing api menyala dengan sendirinya. Itu bisa menghemat biaya 30 hingga 50 persen. Biogasnya pun awet, sehingga lampu untuk penerangan dan kompor biogas bisa digunakan setiap saat. Hal itu dijelaskan Penyuluh Pertanian Kecamatan Pulosari, Ir Nurul Ashar.

Plt Sekda Kuningan, Drs Djamaludin Noor MM mengaku sangat tertarik dengan kreativitas warga Pulosari, Pemalang. Pihaknya berencana akan menerapkan kreativitas ternak sapi menjadi penciptaan biogas untuk penghematan biaya rumah tangga. Pemkab Kuningan sendiri memiliki potensi peternakan sapi di sejumlah wilayah. Seperti Desa Jatisari, Kecamatan Subang, Desa/Kecamatan Cimahi, dan Desa/Kecamatan Cigugur. Tapi semua itu kembali pada kebijakan pemerintah, serta kemauan masyarakat untuk melaksanakannya.(rdr)

--==oOo==--

SOSIALISASI PEMILU DI DAPIL 3 KUNINGAN



Kepala Kajari Kuningan dan Ketua KPU Kabupaten Kuningan, belum lama ini (24/2) melaksanakan sosialisasi, penyuluhan Hukum dan penerangan Hukum Pemilu DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Kuningan tahun 2009 se dapil 3 bertempat di Gedung serbaguna Desa Gersik Kecaatan Ciawigebang.

Kepala kajari Kabupaten Kuningan Siti Utari SH,MH dalam penjelasannya antara lain mengatakan, pemilu sudah diabang pintu. Untuk itu, pihaknya meminta kepada semua komponen khususnya PPK, PPS dan KPPS yang merupakan ujung tombak, senantiasa hati-hati dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, UU yang telah ditetapkan. Bagi siapa saja yang melanggar akan ditindak sesuai hukum yang telah ditetapkan.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Kuningan Endun Abdul Haq M.Pd dalam pengarahannnya kepada semua komponen masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS, untuk menggunakan haknya memilih wakil wakil di DPR. DPD dan DPRD. Pilihan kita menentukan nasib kita kedepan.(ws)

--==oOo==--

BENCANA ALAM TANAH LONGSOR



Pada hari Senin(23/2), telah terjadi bencana alam tanah longsor dan banjir bandang sungai cisanggarung, akibat curah hujan yang tinggi secara terus menerus, mengakibatkan beberapa desa di kecamatan Meleber tertimpa longsor.

Menurut pantauan kuningannews, desa-desa yang tertimpa musibah diantaranya :

1. Desa padamulya ada 7 rumah tertimpa longsor, yaitu di dusun Singkup 3 rumah dan dusun cimulya 4 rumah serta bahu jalan sepanjang 30 meter terkena longsor di jalur padamulya-seklok dusun mulya. kerugian diperkirakan mencapai Rp. 40.000.000,-

2. Desa Mekarsari 3 rumah terkena longsor tepatnya di dusun muhara, dan sawah milik warga seluas sekitar 7 Ha terkena luapan air sungai cisanggarung. kerugian ditaksir sekitar Rp. 5.000.000,-

3. Desa Cipakem sekitar 14 rumah teranacam longsor tepatnya berlokasi di dusun cikandang, cisampih dan dusun minggu.

4. Desa garahaji, sawah milik warga di sepanjang aliran sungai yang siap panen sekitar 8 Ha terkena luapan air sungai cisanggarung.

Camat Maleber Drs. Kamil Nurjaman MSi menjelaskan, upaya yang telah dilakukan pihaknya bersama masyarakat antara lain, bergotong-royong memberesken puing-puing bangunan dan mengeruk lumpur di jalan dan rumah yang terkena longsoran. Kagiatan lainnya yakni memasang logur dari pohon bambu untuk pengamanan sementara jalan yang terkena akibat longsor, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap timbulnya bencana susulan.(ws)

--==oOo==--

PERATURAN KPU DIPERTANYAKAN




Terbitnya Peraturan KPU Nomor 20/2009 tentang Perubahan terhadap Peraturan KPU No 09/2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009, dipertanyakan kalangan wakil rakyat Kuningan. Dengan tegas, seluruh anggota DPRD Kuningan keberatan dengan keluarnya peraturan KPU yang isinya menjadwalkan pengucapan sumpah atau janji anggota dewan periode 2009-2012 dilakukan bulan Juli 2009.

Menurut Ketua DPRD Kuningan, H Yudi Budiana SH (25/2), peraturan KPU No 20 itu cacat hokum, sebab bertentangan dengan Undang-undang (UU) No 22/2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU itu disebutkan, masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah lima tahun. Jadi anggota DPRD Kuningan akan habis masa jabatannya pada 6 September 2009.

Bentuk perlawanan yang akan dilakukan, menurut Ketua DPRD Kuningan, yakni dengan telah mengirimkan surat kepada mendagri dengan tembusan ke ketua Mahkamah Konstitusi, ketua KPU pusat, dan gubernur Jawa Barat. Surat tembusan juga dikirim ke bupati Kuningan, ketua KPU Kabupaten Kuningan, serta ketua Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan kerancuan peraturan dan menjamin kepastian hukum yang berkeadilan serta tidak menimbulkan gejolak, sebaiknya pengucapan janji anggota dewan 2009-2014 tetap dilaksanakan sesuai UU No 22/2003.
Artinya jangan mengacu kepada peraturan KPU yang menjadwalkan pengucapan janji atau sumpah anggota dewan yang baru dilakukan bulan Juli nanti.

Reaksi serupa juga ditunjukkan Drs H Dudung Munjaji SH. Caleg DPR RI yang juga anggota DPRD Kuningan itu terang-terangan menentang peraturan KPU yang dianggapnya salah kaprah dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Bahkan, Dudung menerangkan, keputusan dari Mahkamah Agung yang menyatakan, apabila aturan lebih bawah bertentangan dengan yang lebih atas, secara otomatis dinyatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Karena itu, aturan KPU batal demi hukum. (rdr)

--==oOo==--

DOKTER UMUM BENTUK PDKI



Untuk meningkatkan kualitas dokter umum di Kabupaten Kuningan, sejumlah dokter umum membentuk komunitas baru bernama Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) Kuningan. Organisasi di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tersebut kini telah memiliki sekitar 85 anggota
.
Sebetulnya PDKI sudah berdiri sejak Juli 2008. Dari 155 dokter umum di Kuningan, baru sebanyak 85 dokter umum yang sudah bergabung dan aktif. Demikian dikatakan Ketua PDKI, Dr H Zulhafis Masbar bersama Direktur BRSUD 45 Kuningan, Dr HM Afif Kosasih MKes ketika berada di BRSUD 45, kemarin (25/2).

Ketua PDKI, Dr H Zulhafis Masbar mengatakan, organisasi itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokter umum di Kota Kuda. Terlebih, amanat UU Kedokteran seorang dokter tidak boleh buka praktik jika tidak mengikuti uji kompetensi secara rutin lima tahun sekali. Karena itu, PDKI selalu menggelar simposium. Meski baru dibentuk belum lama, pihaknya sudah melaksanakan simposium sebanyak empat kali. Simposium tersebut disamping menghangatkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, juga untuk menambah pengetahuan baru. Sehingga kualitas ilmu kedokteran selalu terjaga.

Zulhafis menyebutkan, seperti halnya guru dengan adanya sertifikasi guru, di kedokteran juga ada istilah tersendiri. Untuk membuka praktik, dokter umum atau dokter keluarga tidak sembarangan buka praktik. Mereka harus mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu guna mendapatkan surat tenaga registrasi (STR) dan izin praktik. Dalam jangka lima tahun, kompetensi tersebut dievaluasi, sehingga dokter harus mengumpulkan poin dengan istilah satuan kredit partisipasi (SKP).

Lebih lanjut dijelaskan,Dalam lima tahun ini, kita harus mendapatkan 250 SKP. Itu berasal dari keikutsertaan simposium atau sejenisnya dan juga buka praktik dengan banyaknya jumlah pasien. Kalau tidak mencapai 250 SKP maka dokter harus tes lagi. Seandainya tidak lulus maka dokter tersebut tidak diperbolehkan membuka praktik.

Jumlah dokter di Kuningan sudah mencukupi, di semua puskesmas telah memiliki dokter. Sedangkan dokter spesialis, masih terdapat kekurangan.Untuk menutupi kekurangan, tahun 2008 pihaknya sudah mengirimkan empat dokter umum untuk mengikuti pendidikan spesialisasi yang dibiayai oleh Depkes selama empat tahun. Di antaranya Dr Suwanti yang mengambil spesialis anak, Dr Santi spesialis radiologi, Dr Ari Wibowo spesialis bedah, dan Dr Eko Budi ahli paru. Ke depan kita membutuhkan dokter spesialis jiwa, psyoterapi (rehabilitasi medis), patologi klinik dan bedah syaraf. (rdr)

--==oOo==--

RARTUSAN IBU-IBU IKUTI MO




Usaha Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil (BKKBCS) dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, terus dilakukan. Seperti kemarin (25/2) di Gedung Korpri, lembaga tersebut memberikan pelayanan KB secara gratis melalui medis operasi (MO). Sedikitnya 232 calon peserta KB MO dari berbagai kecamatan berkumpul di gedung tersebut. Kebanyakan kalangan ibu-ibu yang tidak ingin memiliki anak lagi. Berdasarkan data yang diperoleh kuningannews, calon peserta MOW (medis operasi wanita) sebanyak 229 orang. Sedangkan kaum pria yang menjadi calon peserta MOP (medis operasi pria) hanya 3 orang.

Kepala BKKBCS, Drs H Yuyun Nasruddin MPd melalui Kabid KB-KR, Drs Tedy Suminar menyebutkan, yang melalukan operasi dalam kegiatan itu bukan sembarangan dokter. Pihaknya menghadirkan sejumlah dokter ahli dari Rumah Sakit Dokter Salamun Bandung. Ketua rombongannya bernama Kolonel (TNI) Dr Arif. Hal ini merupakan kegiatan rutin tahunan. KB melalui MO cukup praktis karena membutuhkan waktu cuma sekitar 5 menit. Tidak sakit karena peserta dibius total terlebih dahulu. Dalam jangka waktu 10 menit mereka sudah pulih kembali.

Karena sifatnya permanen, menurut Kabid KB-KR, Drs Tedy Suminar , maka peserta KB melalui MO dianjurkan bagi kalangan ibu yang sudah mempunyai putra lebih dari dua. Kebanyakan peserta MO merupakan orang-orang yang tidak menginginkan putra lagi. Oleh karena itu, dianjurkan peserta MO sudah berusia 35 ke atas.Kita akan terus melaksanakan kegiatan seperti itu. Tujuannya dalam mewujudkan kabupaten sadar kesehatan reproduksi. Kita semua tahu manfaat KB sangat dirasakan khususnya dalam upaya pengendalian jumlah penduduk yang ujung-ujungnya menjadi salahsatu faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan itu, tampak hadir Ketua TP PKK Hj Utje Ch Suganda. Selain memantau seraya memberikan motivasi terhadap calon peserta MO, perempuan yang selalu tampak awet muda tersebut memberikan sedikit pengarahan kepada mereka. Dikatakan, program KB itu sangat penting dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera.Dengan KB berarti kita sudah memiliki kesadaran untuk membentuk keluarga kecil sejahtera. Kami sangat konsen karena itu sangat berpengaruh terhadap pembangunan secara keseluruhan. Mari kita lebih menggalakan KB demi terwujudnya keluarga sadar kesehatan reproduksi untuk mewujudkan Kuningan sehat dan sejahtera. (rdr)

--==oOo==--

RETRIBUSI SEKTOR PEMBANGUNAN TOWER DIHARAPKAN MAMPU MENDONGKRAK PAD



Pemkab Kuningan tergiur dengan penerapan retribusi dari sektor pembangunan tower jaringan telekomunikasi di Pemkab Pemalang Provinsi Jawa Tengah, karena ternyata mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup signifikan.

Karenanya, Pemkab Kuningan di bawah pimpinan Plt Sekda, Drs. H. Djamaludin Noer, Selasa (24/2) melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Pemalang. Rombongan yang terdiri dari Asisten Administrasi, Asisten Pemerintahan, Kadistan, Kadisperindag, kepala BKKP, Kadishutbun, kepala Badan Linmas & Kesbang, Kabag Humas serta unsur Dipenda meluncur ke Pemkab Pemalang.Kedatangan pejabat teras Kota Kuda itu disambut kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kepala Inspektorat, direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha, kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, unsur Bapeda, Dishubkominho dan bagian hukum di aula setempat.

Plt Sekda Kuningan, Drs. H. Djamaludin Noer, M.M. mengatakan, pihaknya tertarik untuk meningkatkan PAD dari pajak daerah terutama dari sektor pembangunan tower seluler di Pemkab Pemalang sehingga apabila situasi dan kondisi memungkinkan ingin mencoba menerapkannya di Kuningan.

Menanggapi hal tersebut, mantan kepala bagian hukum yang kini telah menjabat Kepala Inspektorat Pemkab Pemalang, Novana Setiawati, S.H., menjelaskan, penarikan restribusi tower bermula karena di daerahnya tersebut marak pembangunan tower dari berbagai macam seluler sehingga terkesan hutannya tower. Maka dari itu, untuk mengendalikannya sekaligus agar memberikan kontribusi nyata bagi PAD, dibuatlah Peraturan Bupati (Perbup) No. 2/2008. Tapi setelah terbitnya Permenkominfo No. 2/2008 tentang pedoman pembangunan serta pengelolaan menara bersama, perbup tersebut dicabut kembali dan diganti dengan Perda No. 19/2008. Dengan demikian, akhirnya Pemkab Pemalang dapat menarik restribusi tower yang sebelumnya hanya dibayar tiap tower Rp 5.000,00 per bulan menjadi Rp 1.000.000,00 sampai Rp 1.500.000,00 per bulan, ditambah lagi, Rp 1.000.000,00 untuk IMB dan Rp 1.000.000,00 untuk izin gangguan. Sekarang sudah tercatat sebanyak 120 titik bangunan tower seluler yang ada di wilayah Pemalang dan rencananya untuk tahun 2009 akan dibangun lagi sebanyak 20 titik. Kondisi ini sangat berdampak terhadap peningkatan PAD.(md)

--==oOo==--

PULUHAN RUMAH TERTIMBUN LONGSOR



Akibat hujan deras yang mengguyur Kuningan pada Senin (23/2) sore, puluhan rumah yang berada di Desa Mekarsari dan Padamulya Kec. Maleber tertimbun longsor serta banjir banding yang telah memporakporandakan areal pesawahan di daerah tersebut.

Berdasarkan data, Selasa (24/2), tercatat sebanyak 14 rumah tertimbun longsoran tanah dan 6 rumah lainnya terancam terkena longsor, serta jalan desa yang menghubungkan Padamulya-Seklok, terancam putus sepanjang lebih kurang 20 meter. Sedangkan banjir bandang akibat meluapnya aliran sungai Cisanggarung, telah merendam dan memporakporandakan areal pesawahan sekitar 7 hektare. Jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat bencana tersebut masih dalam perhitungan petugas dari instansi terkait.

Pascakejadian yang menyedihkan puluhan warga di dua desa tersebut, Plt Sekda Kuningan Drs. H. Jamaludin Noer, didampingi Ketua DPRD, H. Yudi Budiana, S.H., Kabag Kesra, Drs. Ir. H. Durahman, Kabid Kesos Disnakertransos, Drs. Deden Sopandi, dan Kasubag Analisis Informasi dan Dokumentasi Humas, Drs. Yudi Nugraha, langsung meninjau lokasi.

Pada kesempatan itu, Sekda Djamal meminta para korban untuk mengungsi ke lokasi yang aman, serta bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan. Pihaknya berterima kasih kepada warga masyarakat sekitar yang dengan cepat dan tanggap bergotong royong membantu saudaranya yang tertimpa musibah.
.
Pada kesempatan itu, Sekda Djamal mengimbau kepada warga di daerah lainnya terutama di daerah yang rawan terhadap bencana longsor dan banjir supaya bisa mengantisipasi diri dan segera mengungsi jika dirasakan tidak aman.(MD)

--==oOo==--

RATUSAN GURU DAPAT TUNJANGAN KUALIFIKASI


Ratusan guru di Kab. Kuningan mendapat bantuan tunjangan kualifikasi dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,65 miliar yang diberikan langsung ke nomor rekening guru yang terpilih.

Kepala Dinas Pendidikan, H. Bambang T Margono, S.H., melalui Kabid Bina Program, Agus Sadeli, M.Pd., menjelaskan, bantuan tersebut diberikan kepada 825 guru dari 6.000 jumlah guru yang ada di Kuningan. Dari 825 guru tersebut masing-masing mendapat tunjangan kualifikasi sebesar Rp 2 juta.

Dikatakan Kabid Bina Program, Agus Sadeli, M.Pd., lewat bantuan kualifikasi diharapkan bisa menjadi pemicu bagi yang lainnya yang belum mendapat bantuan. Dan lewat bantuan tersebut diharapkan bisa meningkatkan mutu pendidikan, sehingga bisa ditransfer kepada murid sebagai penerus kecerdasan bangsa.

Ketika ditanya target sertifikasi guru, menurut Agus Sadeli, target sertifikasi guru di Kuningan bisa terpenuhi. Begitu pula dengan keharusan sarjana bagi guru SD diharapkan juga bisa terkejar. Sementara itu, kondisi guru SD yang ada di Kuningan sat ini, baru beberapa persen yang sudah menjadi sarjana. Sedangkan yang lainnya belum memenuhi syarat sesuai dengan UU guru. (MD)

--==oOo==--

GALIAN KABEL TERKESAN ASAL-ASALAN



Proyek galian kabel milik sebuah perusahaan telekomunikasi yang terkesan asal-asalan, membuat Bupati H Aang Hamid Suganda kecewa dan kesal kepada pemborong yang melakukan galian kabel, terutama di jalan protokol di pusat Kota Kuningan. Selain mengabaikan keselamatan pengguna jalan, galian juga merusak fasilitas umum.

Dari pantauan Kuningannews, proyek penggalian kabel telekomunakasi seperti tidak berhenti. Baru juga ditutup beberapa minggu lalu, penggalian dilakukan kembali. Para pekerja galian yang mayoritas mendapat upah borongan dari pemborong, bekerja serampangan dan tidak peduli terhadap lingkungan di sekitarnya.

Menurut Bupati H Aang Hamid Suganda (24/2), pemborong yang melakukan penggalian kerap asal-asalan dan merugikan pemerintah. Banyak korban akibat tanah bekas galian dan lubangnya dibiarkan tanpa langsung ditutup. Padahal fasilitas yang dibangun itu menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Jika diperbaiki pemborong pun hasilnya kurang memuaskan.

Karena itu, Bupati meminta pemborong proyek galian untuk secepatnya memperbaiki jalan yang digali serta trotoar yang dibongkar. Pihaknya mengancam akan menghentikan proyek jika pemborong masih mengabaikan permintaan pemerintah. Pihaknya, tidak keberatan jika galian diteruskan. Tapi tolong perhatikan keselamatan warga, apalagi musim hujan seperti sekarang ini. Akibat tanah bekas galian yang dibiarkan hingga ke badan jalan, akan membuat celaka pengendara motor.

--==oOo==--

TIM OFISIAL PESIK SURATIN 2009 RESMI TERBENTUK


Meski persiapan tim cukup sempit, namun gerak cepat dilakukan Pesik untuk bisa tampil di Piala Suratin Jawa Barat. Belum lama ini, tim ofisial Pesik Suratin 2009 resmi terbentuk. Untuk posisi manajer dijabat Cecep Hendie ST dan Asisten Manajer Uu Kusmana SSos. Kemudian untuk posisi sekretaris dipegang Anton dan Bendahara Ade Heti. Untuk pengelola ditunjuk Rizal Arif Gunawan dan Yono Mulyono.

Sedangkan untuk pelatih kepala, manajemen memilih Didi Adha, asisten pelatih Kusnara dan Arif. Penunjukkan Cecep Hendie sebagai manajer Pesik Suratin yang baru, cukup mengejutkan. Pasalnya, nama manajer sebelumnya, Iip Saepudin masih disebut-sebut layak menangani tim. Namun karena tidak ada kabar kesiapan Iip untuk menukangi tim, akhirnya manajer baru ditunjuk.

Sesuai jadwal yang diberikan Pengda PSSI Jabar, Piala Suratin akan diputar mulai 3 Maret mendatang. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya yang menggunakan sistem home tournament, kompetisi sekarang akan menggunakan sistem home and away. Artinya, Pesik mempunyai peluang untuk tampil di luar kandang dan menjamu tim di markasnya, Stadion Mashud Wisnusaputra.

Manajer Pesik Suratin, Cecep Hendie ST (24/2) menargetkan, timnya bisa meraih satu tiket ke zona nasional. Atau minimal lebih bagus dari musim sebelumnya. Meski materi pemain yang disiapkannya tergolong mepet, namun itu bukan halangan mencetak prestasi untuk mengharumkan nama Kabupaten Kuningan di pentas sepakbola junior atau Suratin.


Menyangkut formasi tim ofisial, Cecep menilainya sudah cukup bagus. Kehadiran Uu Kusmana yang masih muda dan enerjik, diharapkan bisa mengimbangi langkahnya sebagai manajer. Tim ofisial sangat kompak. Tak ada masalah karena kami saling tahu kelemahan dan kelebihan. Itu sangat bagus bagi kondisi tim yang sebentar lagi akan bertanding.

Oleh karena itu, Cecep meminta dukungan dari semua komponen olahraga Kuningan untuk bisa mencapai prestasi bagus di Jawa Barat. (rdr)

--==oOo==-

SEDIAKAN KREDIT UMKM AEBESAR Rp 130 M



Sebagai wujud perhatian dan membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tahun ini Bank Jabar Banten Cabang Kuningan menyiapkan dana kredit sebesar Rp130 miliar. Dana kredit sebesar itu mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun 2008 yang hanya sekitar Rp40 miliar.Peningkatan dana kredit itu sebagai bentuk komitmen Bank Jabar Banten dalam membantu berkembangnya para UMKM di Kuningan.

Menurut Pemimpin Bank Jabar Banten Cabang Kuningan Wawan Indrawan, Senin (23/2). , dari jumlah kredit yang disediakan oleh Bank Jabar, sekitar Rp40 miliar dialokasikan untuk pelaku usaha mikro utama dan sisanya oleh yang lain. Seperti para PNS yang istrinya membuka usaha warung atau usaha lainnya, dan membutuhkan modal usaha. Angka yang dialokasikan, meningkat jumlahnya dibandingkan pada tahun lalu yang hanya Rp21 miliar. Jadi, masyarakat yang memiliki usaha dan berminat meminjam dana mulai saat ini diminta untuk segera mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan.

Lebih lanjut dijelaskan, persyaratan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat tidak sulit. Yakni administrasi diri (KTP, KK dan surat nikah). Lalu, administrasi usaha atau surat keterangan usaha dari pihak berwenang seperti kades, dan yang terakhir administrasi agunan atau jaminan salah satunya sertifikat.Persyaratan yang tetapkan sangat mudah sekali. Sebab, tujuan yang hendak dicapai yakni membantu pelaku usaha supaya berkembang dan maju.

Mengenai nilai pinjaman yang akan diberikan kepada UMKM, Menurut Pemimpin Bank Jabar Banten Cabang Kuningan Wawan Indrawan, tergantung kategori. Untuk mikro maksimal Rp100 juta dan Rp500 juta untuk usaha kecil. "Alokasi kredit disesuaikan dengan UMKM sendiri. Nilai pinjaman bisa mencapai Rp500 juta,".

Dikatakan Wawan, jumlah dana kredit yang telah disalurkan oleh Bank Jabar Banten sejak berdiri di Kuningan, adalah sebanyak Rp517 miliar. Dari jumlah sebanyak itu, pengembaliannya relatif lancar sehingga memudahkan pihaknya untuk kembali mengulirkan dana kredit.

Sementara target peningkatan nasabah pada tahun 2009, sekitar 4.000 nasabah. Sementara hingga saat ini jumlah nasabah yang dimiliki sekitar 14.000 dengan jumlah simpanan Rp145 miliar. Target ini pihaknya yakin tercapai. Sebab, program tabungan yang ada menyediakan hadiah dan peluang mendapatkan hadiah itu cukup besar. Karena saingannya hanya nasabah di Kota Kuda.(rdr)

--==oOo==--

KORPRI BENTUK LEMBAGA BANTUAN HUKUM




Memasuki usianya yang ke 37, organisasi pegawai negeri Korpri disarankan untuk melakukan intropeksi. Peran organisasi tersebut perlu diperbesar khususnya yang menyangkut perlindungan hukum anggotanya yang terlibat kasus.

Pengamat sosial politik, O Taufik ES kemarin (23/2) mencontohkan dengan terdapatnya beberapa pegawai negeri yang kini terlibat kasus yang tengah ditangani Kejaksaan. Mereka terkesan dibiarkan tanpa diberikan perlindungan hukum.Selama belum ada vonis hukum, berarti mereka belum bisa dinyatakan bersalah. Untuk itu, alangkah lebih baiknya jika Korpri memberikan bantuan advokasi terhadap mereka. Karena bantuan Korpri disitu sangat dibutuhkan yang keberadaannya untuk mengayomi dan mensejahterakan anggotanya.

Dikatakan Taufik, Korpri telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam memperingati ulang tahunnya kemarin, khususnya gerakan penghijauan. Namun, program yang mengarah kepada perlindungan anggota dan kesejahteraannya dinilai masih kurang. Agar keberadaan Korpri lebih mantap, pihaknya menyarankan bagaimana kalau organisasi Korpri diketuai oleh pegawai negeri biasa bukan pejabat eselon. Karena yang namanya pejabat eselon itu waktunya banyak tersita oleh kedinasan.

Ketika dikonfirmasikan, Sekretaris Korpri Kuningan, Drs Ade Priyatna mengatakan bahwa Korpri baru saja membentuk Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH). Perannya sebagai pendamping di luar pengadilan bagi anggota Korpri yang terlibat kasus. Karena baru dibentuk, maka belum action. Kedepan, pendampingan seperti itu akan dilakukan.

Menanggapi saran ketua Korpri yang bukan eselon, menurut Ade itu bisa saja dilakukan. Sebab, penentuan jabatan ketua dilakukan melalui sistem pemilihan. Jika dipercaya, dianggap cakap dan mampu, maka siapapun bisa menjabat sebagai Ketua Korpri.

Terkait tabungan Abdi Negara Ukan yang besarannya diluar iuran biasa, Sekretaris Korpri Kuningan Drs Ade Priyatna mengatakan, bahwa tabungan tersebut untuk menyejahterakan anggotanya. Jika anggota memasuki masa pensiun, maka mereka akan menerima simpanan utuh, dana jasa dan dana solidaritas.(rdr)

--==oOo==--

MTs YASPIKA JUARA 3 RAMPAK SEKAR




Prestasi gemilang diraih MTs Yaspika Kuningan yang mengikuti lomba rampak sekar tingkat SLTP se Kuningan yang digelar SMAN 3 Kuningan, mampu menyabet juara ketiga lomba yang digelar kemarin (23/2). Tentu saja hal itu menjadi kebanggaan pihak sekolah.

Salah seorang guru MTs Yaspika Kuningan, Saisah SAg menyebutkan, pihaknya juga merasa bangga sekolahnya mampu bersaing dengan sejumlah SMP favorit di Kabupaten Kuningan. Pihaknya sangat berharap, even lomba seperti itu terus dilaksanakan. Sebab, lomba tersebut dipastikan menjadi perhatian bagi sekolah lainnya untuk melestarikan budaya sunda yakni rampak sekar. Dengan begitu, maka budaya sunda yang keberadaannya terseok-seok, bakal terus lestari melalui even seperti itu.


Lomba tersebut dilaksanakan oleh pihak SMAN 3 Kuningan dalam memperingati hari ultahnya yang ke 19. Terdapat dua lomba yang digelar yakni Angana Sekar yang diikuti 22 peserta dan Rampak Sekar yang diikuti 7 peserta/regu. Khusus untuk lomba rampak sekar, juara pertama diraih oleh SMP Yos Sudarso Cigugur. Sedangkan untuk juara kedua yakni SMPN 1 Kuningan. (rdr)

--==oOo==--

IMIK SIAP GELAR KAPOLRES CUP l




Setelah lama sepi, even road race bakal kembali digelar di Kabupaten Kuningan. Bermodalkan semangat otomotif, Ikatan Motor Independen Kuningan (IMIK) akan kembali menghelat even balapan motor bertajuk IMIK Open Road Race Seri 1 Kapolres Cup 2009. Balapan ini akan dilangsungkan di jalan lingkar baru tanggal 28 Februari mendatang.

Sebanyak 14 kelas dilombakan dalam even tersebut. Antara lain kelas bebek 4 tax TU 110 cc open, bebek 4 tax 125 cc open, bebek 4 tax TU 110 cc pemula MP3, bebek 4 tax TU 125 cc pemula MP4, bebek 4 tax STD 110 cc pemula MP5, bebek 2 tax 125 cc open.

Kemudian kelas sport 150 cc open, OMR Honda hingga 125 cc, bebek 2 tax 110 cc lokal Kuningan, bebek 2 tax 110 cc wilayah III Cirebon, bebek 4 tax 110 cc lokal Kuningan, bebek 4 tax 110 cc wilayah III Cirebon. Kemudian bebek matic FFA Open dan kelas bebek 4 tax 110 cc wilayah III Cirebon plus.

Menurut Ketua IMIK Kuningan Yayan Olly kemarin (23/2), sesuai perizinan, road race kali ini akan kita gelar 28 Februari hingga 1 Maret 2009 di Sirkuit Jalan Lingkar Baru Kota Kuningan. para pembalap kenamaan juga sudah menyatakan kesiapannya untuk tampil.

Road Race Kapolres Cup sengaja digelar organisasinya dalam rangka persiapan para pembalap menjelang simulasi Porda di Sirkuit Brigif, Cimahi, Bandung. Karena terdapat ketentuan atlet di setiap Kabupaten/Kota atau Korwil diharuskan mengikuti simulasi kejuaraan tersebut.

Jika pembalap tidak mengikuti simulasi tersebut, maka konsekuensinya para pembalap khususnya pembalap Kuningan tidak akan bisa mengikuti Porda. Dalam Porda sendiri nanti, semua pembalap hanya diperbolehkan menggunakan motor standar.

Lebih lanjut dikatakan, even seperti ini rutin digelar setiap tahun. Untuk tahun 2009, pihaknya berencana menggelar dua seri. Seri pertama Kapolres Cup dan seri kedua, dengan seizin bupati akan digelar Bupati Cup.

Yayan juga menyebutkan, anggaran IMIK Open Road Race Seri 1 Kapolres Cup itu berasal dari swadaya IMIK, dibantu para donatur-donatur yang peduli terhadap eksistensi IMIK. Pihaknya juga memohon doa restu serta dukungan dari masyarakat Kabupaten Kuningan, agar even yang membawa nama baik Kuningan ini bisa berjalan dengan baik, tertib dan aman.(rdr)

--==oOo==--

SEBANYAK 30 KK MASIH BELUM MILIKI LISTRIK



Tantangan Bupati H Aang Hamid Suganda dalam membangun Kabupaten Kuningan, masih begitu besar.
Misalnya di Desa Cipakem, Kecamatan Maleber, jalan sepanjang kiloan meter saat ini kondisinya rusak parah dan membutuhkan perbaikan dari pemerintah. Keadaan tersebut tentu saja menjadi kendala pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan di desa tersebut.

Untungnya, semangat gotong royong warga setempat cukup tinggi. Sekarang saja mereka tengah mempersiapkan batu untuk pengerasan jalan secara swadaya. Khususnya jalan sepanjang 2,5 Km yang menghubungkan dusun Cihirup dan Dusun Pakulahan. Meskipun masih terdapat kiloan meter jalan di dusun lainnya yang masih rusak.

Kondisi jalan seperti itu, ,Menurut Kuwu Cipakem, Diding Wahyudin kemarin (23/2), jelas menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hasil pertanian yang seharusnya bisa dipasarkan ke Kuningan, malah lebih banyak dipasarkan ke Ciamis. Begitu pula hasil ternak masyarakat.

Tidak hanya itu, dalam pengembangan pendidikan juga mengalami kendala. Siswa SD, MI maupun MTs kerap harus menempuh jarak yang cukup jauh ke sekolahnya dengan berjalan kaki. Sama halnya dengan kesehatan, akibat tidak baiknya sarana transportasi, warga kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Bahkan untuk sekadar membuat KTP saja, warga Dusun Pakulahan harus berputar melewati tiga kecamatan untuk bisa sampai ke kantor desa. Tiga kecamatan itu yakni Ciniru, Garawangi dan Meleber. Padahal kalau pembangunan jalan itu dilaksanakan, itu sangat memudahkan transportasi sejumlah desa di Kecamatan Maleber dan Subang. Warga Subang yang hendak ke Kuningan Kota, bisa melewati Meleber dengan menempuh jarak yang lebih dekat. Hasil kopi yang merupakan aset Desa Situgede dan Gunung Aci Subang juga bisa dipasarkan ke Kuningan. Selama ini, sekitar 75 ton kopi setiap bulannya kebanyakan dijual ke Ciamis.

Berbicara mengenai kesulitan warga, Diding menambahkan bahwa di desanya itu masih terdapat 30 KK dari 1.700 KK yang masih belum memasang listrik. Jika mitan nanti tidak ada, tentu kami dibuat sulit. Sebab, sampai saat ini, belum terpasang jaringan listrik. Pihaknya berharap, pemerintah membantu pemasangan listrik dan kami siap membayar biaya pemasangan yang dibebankan PLN.(rdr)

--==oOo==--

PANWAS AWASI SOSIALISASI CALEG




Para caleg yang getol sosialisasi langsung kepada masyarakat atau pemilih, harus mulai hati-hati. Pasalnya, Panwaslu terus melakukan pengawasan di setiap acara yang digelar caleg. Mereka juga tak segan-segan melayangkan teguran baik lisan maupun tertulis, jika menganggap acara yang diselenggarakan caleg melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Anggota Panwaslu, Ali Hanafiah SH mengungkapkan, sampai hari ini, pihaknya sudah menangani 115 pelanggaran yang dilakukan oleh para caleg. Baik caleg untuk kabupaten, provinsi, maupun pusat. Jumlah itu bisa bertambah mengingat para caleg semakin intensif melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan para caleg hampir merata. Artinya tidak didominasi oleh salahsatu partai saja, melainkan hampir seluruh partai. Pihaknya sudah melayangkan surat kepada caleg yang dianggap melanggar.

Pelanggaran tersebut kebanyakan pelanggaran administrasi. Misalnya pemasangan baliho dan spanduk, bendera dan lainnya. Mereka memasang alat peraga kampanye itu di sembarang tempat. Padahal sudah ada ketentuan di mana saja yang boleh dipasang dan wilayah mana yang tidak boleh, semuanya sudah diatur.

Ke-115 pelanggaran itu,menurut anggota Panwaslu Ali Hanafiah SH , sudah dilaporkan ke KPU. Ada yang ditindaklanjuti dan juga ada yang tidak ditindaklanjuti. Pihaknya, hanya melakukan penertiban jika ada acara yang diselenggarakan caleg bertentangan dengan ketentuan.

--==oOo==-

BERSAING SECARA SEHAT




Sebulan menjelang pencoblosan, caleg DPR RI yang diusung PDIP Komjen Pol (Purn) HM Nurdin terus menggalang kekuatan. Meski tidak membentuk tim sukses secara resmi, namun pria asli Kuningan itu selalu bergerak bersama pendukung fanatiknya merebut simpati dari masyarakat Kabupaten Kuningan, Ciamis dan Kota Banjar. Sehingga, kemudian namanya mulai dikenal masyarakat.

HM Nurdin yang maju dari dapil X Jabar itu tetap optimis bisa melaju ke gedung parlemen di Senayan. Alasannya, dia sudah teruji mewakili masyarakat Kuningan, Ciamis dan Kota Banjar selama duduk sebagai wakil rakyat di pusat periode 2004-2009. Karena itu, dirinya lebih memfokuskan kepada upaya perbaikan perekonomian masyarakat secara langsung, ketimbang menyebar brosur atau baliho.


Oleh karena itu, pihaknya bersama PDIP berusaha memperjuangkan sembako murah, membuka lapangan kerja serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Sekarang pihaknya lebih bergairah menghadapi pemilu. Sebab, sudah paham betul apa yang diinginkan oleh masyarakat, juga tidak ingin menebar janji muluk-muluk dalam kampanye nanti.


Soal target kursi di Senayan, HM Nurdin mengatakan, bahwa partainya menargetkan kursi sebanyak-banyaknya, juga menampik adanya persaingan antarcaleg dalam lingkungan partai. Namun jika harus bersaing, Nurdin meminta agar seluruh caleg bersaing secara sehat dan tidak saling menjelekan.

--==oOo==-

PEMILU RAWAN KESALAHAN



Tugas yang diemban penyelenggara pemilu, terutama KPU Kabupaten Kuningan, cukup berat. Sebab, menjelang pelaksanaan pemilu yang kurang dari 50 hari lagi, sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui teknis pemungutan suara baru.
Itu diperkuat dengan hasil penelitian Lembaga Penelitian Sosial (Lensa) yang dipimpin oleh Iman Subasman.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Iman menyebutkan, pengetahuan responden tentang perbedaan Pemilu 2004 dan 2009, cukup minim. Dari 648 kuisioner yang disebar di 182 desa menyatakan, sebanyak 56,9 persen responden mengatakan, belum mengetahui perbedaan Pemilu 2004 dan 2009. Sedangkan yang sudah mengetahui perbedaan hanya sebesar 38,7 persen.

Mantan wakil rakyat dari Fraksi PKS Iman Subasman, keadaan itu memang menjadi tantangan untuk parpol dan KPU agar semakin meningkatkan sosialisi Pemilu 2009. Kurangnya sosialisasi tentang perbedaan Pemilu 2004 dengan 2009 dimungkinkan terjadinya kesalahan, terutama dalam pemberian tanda (contreng) dalam kertas suara. Kondisi itu juga menjadi ukuran untuk sosialisai KPU beserta seluruh komponennya untuk meningkatkan sosialisasi pada sisa waktu yang sangat singkat itu.

Dilanjutkan, temuan Lensa didukung dengan data responden yang tahu dan tidak mengetahui kesalahan dalam pemberian tanda (mencontreng dua kali itu salah). Sebanyak 52 persen mengatakan tidak mengetahui bahwa mencontreng lebih dari satu kali itu merupakan kesalahan. Sedangkan yang sudah mengetahui bahwa mencontreng dua kali salah sebanyak 39 persen.

Melihat hasil survei, Iman mengatakan, KPU dituntut untuk menggunakan cara sosialisasi yang efektif kepada masyarakat demi suksesnya Pemilu 2009. Bagi parpol maupun caleg, itu merupakan kondisi riil yang harus mereka hadapi.Sekalipun alat peraga dan media telah banyak disebar tampaknya bukan hal mudah untuk mengarahkan pemilih kepada nama caleg.

Sementara itu, Iman menyebutkan bahwa survei yang dilakukan Lensa dimaksudkan untuk mengetahui preferensi politik masyarakat Kuningan menjelang Pemilu 2009. Itu sangat penting mengingat even politik paling besar tersebut hanya berlangsung lima tahun sekali sekaligus menjadi bahan studi pihaknya dalam melihat perkembangan prilaku politik masyakat.

Metoda survei yang digunakan, kata Iman, adalah wawancara dengan menyebar kuisioner sebanyak 648 lembar se-Kabupaten Kuningan. Sampel dilakukan dengan metode stratifikasi di 182 desa se-Kabupaten Kuningan selama 14 hari pada 1-14 Februari 2009. Itu dengan responden penduduk usia 17 tahun ke atas atau penduduk yang sudah mempunyai hak pilih laki-laki dan perempuan.

Secara terpisah, Ketua KPU Kuningan, Endun Abdulhaq MPd berterima kasih dengan hasil penilaian hasil survei Lensa. Apa yang telah dilakukan Lensa menjadi masukan bagi KPU. Itu juga memacu pihaknya untuk terus melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat, agar pemilu bisa berlangsung sukses dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi.


Karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh pihak, baik parpol, caleg atau bersama-sama masyarakat agar terus menyosialisasikan sistem pemilu. Waktu yang sempit bukan menjadi keterbatasan untuk melakukan sosialisasi.

--==oOo==--

PENUTUPAN HUT KE 37 KORPRI



Berbeda dengan sebelumnya, penutupan ulang tahun ke 37 Korpri, berlangsung meriah. Ribuan anggota Korpri tumpah ruah di jalan mengikuti dua even besar dan sehat. Yakni jalan sehat dan sepeda santai. Baik tua maupun muda nampak semangat mengayuh sepedanya, menyusuri rute yang telah ditentukan panitia.

RIBUAN peserta mengikuti jalan sehat yang mengambil start di halaman DPK Korpri. Kemudian melewati Jalan Parenca, Desa Babakan Reuma, Jalan Perjuangan memutar ke Jalan RE Martadinata dan finish di halaman DPK Korpri. Mereka tanpa kenal lelah berjalan untuk bisa meraih hadiah yang telah disediakan panitia.

Sedangkan rute sepeda santai lebih luas lagi. Sedikitnya 520 sepeda aneka jenis merayap dengan start kompleks Stadion Mashud. Momen sepeda santai pekan ini terasa lebih spesial. Sebab diikuti oleh para petinggi militer wilayah Cirebon. Seperti Danrem Kol Inf Sigit Yuwono, Danlanal Letkol Laut Aswan, Danyon Arhanudse Letkol Arh Jamaah.

Disamping itu, Bupati H Aang Hamid Suganda, Wabup Drs H Momon Rochmana MM, Sekda Drs H Djamaludin Noor MM, Dandim 0615 Letkol Arm Mulyono, Kapolres AKBP Nurullah, dan Wakil Ketua DPRD Acep Purnama SH. Sedangkan dari jajaran kabag, nampak Kabag Humas Drs H Lili Suherli MSi, kepala dinas di lingkup Pemkab Kuningan, serta rombongan Ikatan Sepeda Sehat Kuningan (ISSK).

Meski kelelahan, mereka terus mengayuh sepedanya menuju Jalaksana. Kemudian memutar ke Jalan Desa Sindangbarang dan masuk Jalan Desa Taraju. Setelah masuk Jalan RE Martadinata, rombongan sepeda santai finish di halaman DPK Korpri. Peserta sepeda santai kemudian melakukan penanaman pohon di sekitar lingkungan kantor Korpri.

Begitu finish, ribuan peserta disambut panggung besar serta hiburan musik penggugah semangat. Berbagai hadiah undian menarik untuk peserta juga disediakan diatas panggung. Sebelum rehat, bupati mengatakan, bahwa bersepeda bisa membuat badan sehat. Karena itu, dia menyarankan agar masyarakat menggemari sepeda.Bupati H Aang Hamid Suganda mengajak seluruh anggota Korpri untuk membangun soliditas dan solidaritas jajaran Korpri guna meningkatkan pembangunan. Karena pembangunan akan berhasil dengan baik apabila semua komponen masyarakat ikut berpartisipasi sesuai bidangnya masing-masing.

Sementara Danrem Cirebon Kol Inf Sigit Yuwono mengaku sangat terkesan dengan kegiatan jalan sehat terutama sepeda santai. Bahkan Danrem menilai, kalau Bupati H Aang Hamid Suganda kreatif dan penuh semangat. Bupati bisa memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat sehat dan kompak, baik bagi rekan kerjanya di lingkup pemkab, unsur muspida serta masyarakatnya.

ONGKOS NAIK GAJI LEBIH MAHAL



Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Amphuri) menunjukkan kiprah baiknya untuk lebih meningkatkan pelayanan haji dan umrah bagi masyarakat. Sebagai penguatan, Amphuri menggelar musyawarah besar (mubes) perdananya di convention hall Grage Hotel Spa Sangkanhurip, Kecamatan Cilimus belum lama ini. Berbagai pembahasan penting dilakukan dalam mubes. Selain mempertanggungjawabkan kinerja kepengurusan, evaluasi, penyusunan program ke depan, serta pemilihan pengurus baru Amphuri, mubes juga membahas langkah konkret Amphuri dalam meningkatkan pelayanan haji dan umrah.

Ketua Amphuri, H Fandi Ahmad mengungkapkan, Amphuri memiliki beberapa masalah yang perlu dipecahkan bersama. Mengenai organisasi, dualisme asosiasi di lingkungan penyelenggara haji dan umrah membingungkan, baik secara eksternal kepada mitra kerja maupun secara internal kepada para penyelenggara, baik PIHK maupun PPIU. karena itu, perlu diambil langkah untuk memperkecil dualisme tersebut. Secara eksternal, diperlukan langkah untuk memperkuat legalitas Amphuri. Sedangkan secara internal harus ada kegiatan yang bisa memperkokoh soliditas anggota.

Menurut H Fandi Ahmad, minat muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah setiap tahun semakin meningkat. Sehingga, prospek usahanya semakin baik. Namun, kondisi itu seringkali terkendala adanya faktor eksternal, salahsatunya umrah overstay. Ke depan kita perlu meminimalisasi munculnya overstay agar iklim usaha ini lebih sehat. Masalah lain yang sedang dicarikan solusinya adalah terkait adanya rencana muasasah untuk melakukan diferensiasi harga armina sesuai lokasi tenda di Mina, sehingga menyebabkan harga tinggi. Masalah tersebut harus diatasi dengan melakukan negosiasi yang kuat dan lebih awal dengan pihak muasasah agar harga armina bisa ditekan sekurang-kurangnya sama dengan harga tahun 1429 Hijriah.

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Prof DR H Iskandar memuji keberhasilan Amphuri dalam menekan biaya armina yang dulu tidak terkontrol. Proses negosiasi Amphuri dengan para pihak terkait sudah berjalan dengan baik. Itu jelas sangat menguntungkan Indonesia.
Namun terdapat beberapa catatan penting, yang juga harus diperhatikan Amphuri ke depan. Salahsatunya pengurusan barcode yang memerlukan langkah kreatif Amphuri agar cost pengurusannya bisa berkurang. Selain itu, pengurusan penerbangan dalam pesawat juga perlu turun tangan pihak Amphuri.Selama ini, biaya penerbangan haji tidak sama dengan biaya TKI. Biaya TKI jauh lebih murah dibanding biaya naik haji. (rdr)





PETANI NUSAHERANG PANEN PADI DEMPLOT SRI



Sejumlah petani yang tergabung dalam wadah Kelompok Tani Nusa Jaya, Desa Nusaherang Kecamatan Nusaherang, kemarin(19/2), mengadakan Panen Padi Demontrasi Plot(Demplot) Sistem of Rice Intensification (SRI) dan Sekolah Lapang (SL), di hamparan sawah seluas satu hektar yang merupakan lahan usaha tani desa tersebut.

Ketua Kelompok Tani Nusa Jaya, Dadi Roliyadi, menyatakan, berdasarkan sampel (ubinan), dari lahan seluas 100 bata hasilnya diperoleh 13 kwintal gabah kering giling.Hasil itu di luar perkiraan, mungkin panennya pada saat musim hujan. Jika pada musim gadu dua, diperkirakan hasil panen satu hektare ini bisa mencapai 90,4 kuintal.

Kendati demikian, Dadi berharap agar kegiata semacam itu bisa berkelanjutan, terutama untuk meningkatkan pengetahuan bagi para petani, sehingga dapat mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). (rdr)

TIM GABUNGAN BERSIHKAN ZONA LARANGAN

Karena dinilai melanggar aturan, sejumlah baliho caleg dan atribut parpol di Kota Kuningan ditertibkan. Kemarin (18/2), puluhan personel gabungan dari Satpol PP, KPU, dan Panwaslu Kabupaten Kuningan melakukan penertiban atribut caleg dan parpol di zona larangan kampanye.

OPERASI penertiban mengambil start di bunderan Cijoho sekitar pukul 13.00. Petugas kemudian menyisir jalan-jalan protokol yang termasuk dalam zona larangan kampanye. Seperti di sepanjang Jalan Siliwangi, seputar taman kota, Jalan Veteran, Jalan Aruji, Jalan Apidik, Jalan RE Martadinata, dan sejumlah lokasi yang masuk zona larangan kampanye lainnya.

Ketua Pokja Kampanye yang juga Divisi Hukum KPU Kabupaten Kuningan, Hamid SH mengatakan, penertiban tersebut dilakukan bukan tanpa alasan. Disebutkan, pihaknya sudah mengantongi legalitas aturan berupa Peraturan KPU No 19/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye pasal 13 ayat 5 huruf G.

Berdasarkan aturan tersebut, pemkab ataupun petugas keamanan dapat mengambil tindakan penertiban dengan cara memindahkan atau mencabut atribut tanpa memberitahukan kepada parpol peserta pemilu, artinya, penertiban itu merupakan tindakan represif, setelah sebelumnya melakukan sosialisasi tentang aturan kampanye baik melalui media cetak, elektronik, maupun mengumpulkan pengurus parpol.

Ketua Pokja Kampanye yang juga Divisi Hukum KPU Kabupaten Kuningan, Hamid SH meminta, agar penertiban diikuti oleh seluruh kecamatan dan desa. Sebab, aturan main terkait pemasangan alat peraga sudah diatur UU No 10/2008 pasal 101 ayat 2 dan pasal 13 ayat 5 huruf b dan d. Pemasangan alat peraga tidak diperbolehkan di tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintah, dan lembaga pendidikan. Berdasarkan temuan Panwaslu disinyalir banyak pelanggaran di semua dapil. Oleh karena itu pihaknya akan melakukan penyisiran.(rdr)




PANLEG BAHAS TUJUH RAPERDA


Kesibukan anggota DPRD Kuningan dalam sosialisasi menjelang Pemilu 2009, tidak seluruhnya berpengaruh kepada kewajiban kerjanya. Mereka masih terus melakukan fungsi legislasi sebagai wakil rakyat seperti membahas tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan pihak eksekutif pekan kemarin.

Ketujuh raperda itu terkait retribusi pelayanan kebersihan atau persampahan, master plan pembangunan Kabupaten Kuningan 2030, rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2008-2027, rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Kuningan. Kemudian perencanaan pembangunan daerah, pendirian tower, serta perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Kuningan hingga 2025. Pembahasan tujuh raperda kemungkinan besar merupakan pembahasan terakhir yang dilakukan anggota DPRD Kuningan.

Kasubag Humas DPRD Kuningan, Yunus Suparman SE menjelaskan, proses penggodokan tujuh raperda yang diajukan pihak eksekutif memang tengah dilakukan panleg. Mereka adalah M Sabiqin Lc, Oyo Sukarya, Tati Suhartati Syamsi, Teuku Moh Ridho, Carmadi, Ma’mun Sofyan, Ebo Rasba, Dadang, Sanwani, AR Sukiman, dan Abidin SE.(rdr)

20 KOPERASI TERANCAM DIBUBARKAN PEMKAB


Guna meningkatkan kualitas koperasi di Kabupaten Kuningan, Dinas Koperasi dan UKM terus melakukan pembinaan. Jika pembinaan tidak mempan, maka instansi tersebut tidak segan-segan untuk membubarkan koperasi yang “sekarat” dan tahun ini, terdapat 20 koperasi yang terancam dibubarkan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kuningan, Ir Triastami (17/2) menegaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan pembinaan terhadap ratusan koperasi. Jumlah koperasi yang ada di Kota Kuda kini sebanyak 495 koperasi berdasarkan data tahun 2008. Jumlah tersebut diperkirakan berkurang karena ada sekitar 20 koperasi yang berada dalam kondisi “sakit”.Pihaknya berharap, dari 20 koperasi tersebut. masih terdapat beberapa yang bisa diselamatkan.


Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kuningan, Ir Triastami menyebutkan, saat ini jumlah koperasi di Kota Kuda sebanyak 495 unit. Jumlah itu setelah Dinkop melakukan pembubaran terhadap 23 koperasi. Dari 495 koperasi tersebut, kini sebanyak 387 koperasi tergolong aktif, sedangkan sisanya pasif. Di tahun 2008, koperasi yang melaksanakan RAT sebanyak 262 unit atau 60 persen.Pihaknya bersyukur, dari 495 koperasi itu sebanyak 262 koperasi mampu menggelar RAT. Artinya, koperasi yang bisa melaksanakan RAT termasuk kategori sehat. Menurutnya, itu angka yang bagus. Bahkan perlu diketahui bahwa di tahun 2008, sebanyak 9 koperasi terakreditasi baik.

Berbicara soal kategori sehat dan tidak sehat, lanjut Tri, hanya diperuntukkan bagi koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP). Dari total 108 KSP dan USP, sebanyak 100 koperasi yang berkategori cukup sehat. Sedangkan sisanya sebanyak 8, kategori kurang sehat.Lebih lanjut dikatakan, proses pembubaran koperasi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan hanya diperuntukkan bagi koperasi yang sudah tiga kali berturut-turut tidak melaksanakan RAT. Setelah itu dilayangkan surat kemudian menunggu waktu beberapa bulan untuk melihat perkembangan. Jika tetap tidak menunjukkan gelagat baik, maka bisa dibubarkan.

Pihak Dinas Koperasi dan UKM Kuningan memiliki target terhadap koperasi itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Jadi meskipun ada pengurangan koperasi, jika berkualitas maka dapat memberdayakan ekonomi masyarakat. Dengan banyaknya koperasi yang berkualitas, maka diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi akan mengalami peningkatan,” (rdr)



PROGRAM HUTAN KOTA BELUM JELAS


Desain dan Implementasi program hutan kota harus jelas. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati, Drs H Momon Rochmana MM di sela meninjau keberadaan hutan kota di Desa Babakanjati, Kecamatan Cigandamekar, dan kebun bibit yang dikelola UPTD Pembibitan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kuningan di komplek kampus Universitas Kuningan, Selasa (17/2).Turut mendampingi Kadis Hutbun Ir Dendie Warsita beserta jajarannya dan Kabag Humas Drs H LIli Suherli MSi.

Sorotan terhadap pembangunan hutan kota dilatarbelakangi belum jelasnya konsep atau desain serta implementasinya di lapangan. Selama ini, masyarakat hanya mengetahui bahwa Kuningan telah memiliki sepuluh hutan kota guna mendukung Kuningan sebagai kabupaten konservasi.
Yang dikhawatirkan, konsep dan pelaksanaan hutan kota tidak sesuai. Misal, konsepnya hutan kota, tapi kenyataannya seperti hutan rakyat.

Dijelaskan, hutan kota merupakan kawasan yang telah ditetapkan oleh pemkab melalui bupati untuk ditanami pohon-pohon berkualitas. Tentu dengan konsep penataan khusus.
Tujuannya selain bisa membantu global warming, juga dalam rangka penghijauan. Hutan kota juga harus bisa menjadi tempat rekreasi masyarakat, bukan sekadar penanaman pohon.
Namun tetap dalam pemeliharaan yang ketat. Tidak boleh diganggu, apalagi ada penebangan. Hutan kota harus senantiasa hijau dan permanent.

Karena itu, Wabup ingin menggugah kembali pembangunan hutan kota. Agendanya harus lebih jelas, sebab hutan kota tidak sebatas untuk ditanami pohon, tapi harus simultan berikut pembangunan fasilitas yang bias mendukung keberadaannya.
Bahkan ke depan pemkab memiliki perda khusus terkait lingkungan. Dimana perda itu mengatur tentang larangan bagi masyarakat untuk berbuat seenaknya merusak lingkungan. Termasuk di dalamnya larangan menembak burung, menyetrum ikan di sungai atau dengan cara sistem portas.Selain itu, kita juga harus memikirkan bagaimana bisa mengubah perilaku masyarakat supaya ramah lingkungan. Kuningan kan sedang menuju kabupaten konservasi.(rdr)



PENEGAKAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN


Pelanggaran memang harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Bagaimana dengan pelanggaran pertokoan yang berdiri di atas bantaran Sungai Citamba di Jalan Syekh Maulana Akbar, Kuningan? Di satu sisi, nyata-nyata melanggar peraturan, di sisi lain faktor kemanusiaan menjadi hambatan yang patut mendapat pertimbangan matang.

PERSOALAN tersebut menjadi dilematis. Meski bola sudah menggelinding, pemkab harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan pembongkaran bangunan pertokoan di atas Sungai Citamba itu.Sebab, penegakan hukum harus mengandung unsur keadilan dan pemerataan. Jika pemkab menertibkan lima bangunan pertokoan di atas Sungai Citamba, seperti Toko Sembilan Mebel, Toko Sembilan Sepatu, Toko Star, Lippo Bank, dan rumah makan masakan Padang, atas dasar pelanggaran aturan, maka konsekuensinya pemkab juga harus membongkar ratusan bangunan lainnya yang juga melanggar aturan, yaitu Perda No 8/2005 tentang larangan pendirian bangunan di atas sungai.

Di Kota Kuningan, banyak bangunan toko berdiri, baik yang membentang di atas sungai maupun di bibir sungai. Kondisi itu jelas melangggar perda. Dampak lain, jika pembongkaran dilakukan adalah terjadinya PHK (pemutusan hubungan kerja), dan konsekuensi besar lainnya.
Pertimbangan lain, dasar hukum pendirian pertokoan di atas Sungai Citamba terjadi sejak 27 tahun silam dengan pihak pemberi izin, yaitu Pemprov Jabar melalui Dinas PSDA wilayah Cimanuk-Cisanggarung. Meski sudah diputus retribusi sejak 2007, namun pertimbangan selanjutnya, apakah pemkab memiliki kewenangan membongkar aset provinsi tersebut. Sedangkan status dan kebijakan perizinannya terbit atau masih dalam kewenangan Provinsi Jabar.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (DSDAP) Kuningan, Drs H Enay Sunaryo MM mengakui, Dinas PSDA wilayah Cimanuk-Cisanggarung Pemprov Jabar sudah melakukan monitoring ke Sungai Citamba.Namun demikian, pihak Dinas PSDA dan Pemprov Jabar akan menelusuri dan menelaahnya terlebih dulu. Berbagai pertimbangan juga akan dilakukan termasuk mengoreksi bobot kekuatan bangunan di atas bantaran Sungai Citamba. (rdr)





DEWAN BAHAS MASALAH PASAR CILIMUS


Aksi yang dilancarkan para pedagang Pasar Cilimus berbuntut panjang. Setelah berunjuk rasa pada hari Jumat (13/2), kemarin (17/2) DPRD menindaklanjuti tuntutan pedagang. Wakil rakyat, khususnya Komisi B mengundang pihak terkait untuk membahas Pasar Cilimus. Hadir selain jajaran anggota Komisi B, sejumlah pejabat pemkab, seperti Asda II Drs H Kuswandi A Marfu MPd, kepala Disperindag, kepala Dinkop, perwakilan Bagian Hukum Setda, dan Bagian Ekonomi Setda.

Ketua Komisi B, Drs Wawan Supratman mengaku sudah meminta eksekutif untuk menindaklanjuti tuntutan pengunjuk rasa. Di antaranya dewan meminta agar Pemkab Kuningan selaku penggagas pembangunan pasar untuk memberikan kelonggaran terhadap para pedagang.Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta agar pemkab segera melakukan sosialisasi kepada para pedagang terkait rencana pembangunan berikut dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan pasar tersebut.

Lebih Lanjuti Ketua Komisi B, Drs Wawan Supratman mengatakan, dalam waktu dekat perwakilan pedagang bakal diundang untuk melakukan pembahasan bersama Asda II dan pihak terkait. Pihak dewan menyerahkan penyelesaian masalah kepada Pemkab Kuningan.

Sementara itu, para pedagang pasar masih resah dengan keluarnya surat pengosongan pasar yang diedarkan Kamis (12/2). Disamping menggelar aksi unjuk rasa ke gedung dewan Jumat (13/2), mereka juga menumpahkan unek-uneknya kepada Bupati H Aang Hamid Suganda kala melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Cilimus, Senin (16/2).Dalam sidak tersebut, pedagang rela berlari mengejar bupati untuk menanyakan alasan ngototnya pelaksanaan rencana pembangunan. Amarah para pedagang sangat tampak. Mereka dengan kompak bertekad untuk mempertahankan Pasar Cilimus agar tidak dibongkar sampai titik darah penghabisan. Surat pengosongan yang sudah diedarkan dinyatakan ditolak oleh mereka dengan tegas.(rdr)

KELUARGA PERLU SOSIALISASI KONVERSI GAS

Menjaga kemungkinan kenaikan harga minyak dunia, pemerintah menggulirkan kebijakan konversi minyak tanah ke gas. Sebab, dengan naiknya harga minyak dunia dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya subsidi pemerintah pada pemakaian BBM khususnya subsidi mitan. Karena selama ini, sebagian besar rumah tangga menggunakan minyak tanah untuk keperluan memasak.

Kabid Inkom pada Badan Komunikasi Kearsipan dan Perpustakaan (BKKP), Drs Dedi Kusnadi MSi mengatakan, kebijakan progam pengalihan penggunaan minyak tanah menjadi elpiji dengan dasar pertimbangan elpiji untuk rumah tangga dinilai praktis, dan efisien bagi para penggunanya. Disamping dapat menghemat subsidi BBM. Lebih lanjut dikatakan, ada beberapa keuntungan bagi masyarakat dalam penggunaan elpiji. Yakni memasak lebih cepat, praktis dalam penggunaan, bersih tidak berasap. Kemudian juga tidak membuat kotor tembok dan peralatan dapur, ramah lingkungan, dan lebih hemat dibandingkan minyak tanah.

Di Kuningan, saat ini sudah mulai dilaksanakan pembagian kompor dan tabung gas epiji 3Kg kepada masyarakat melalui pemerintah desa dan kelurahan masing-masing. Hal yang harus diantisipasi, kata Dedi, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang masih ragu dan khawatir untuk beralih ke elpiji. Mereka terpengaruh dengan seringnya pemberitaan di media khususnya TV yang menayangkan kejadian meledaknya kompor gas.

Fenomena tersebut tidak menutup kemungkinan masyarakat yang trauma dengan pemberitaan media sehingga tidak mau beralih ke gas. Bahkan bisa jadi masyarakat menjual tabung dan kompor gas pemberian pemerintah kepada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sementara dengan kebijakan konversi ke elpiji, pemerintah akan menghentikan pasokan minyak tanah. Sekalipun ada, harganya akan tinggi karena tidak lagi disubsidi.

Untuk menghindari terjadinya jual beli tabung gas 3 Kg bantuan pemerintah, lanjut Dedi, diperlukan adanya peran serta semua pihak dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para tokoh masyarakat. Sosialiasi yang diperlukan menyangkut kebijakan pemerintah tentang konversi, keuntungan-keuntungan pengguna elpiji, demo cara penggunaan kompor gas, cara penanggulangan kemungkinan kecelakaan.
Hal tersebut diharapkan masyarakat yang masih ragu dan takut menggunakan elpiji dapat memahami serta bersedia memakai elpiji. Sehingga pada akhirnya, mereka menjadi akrab dan terbiasa dengan penggunaan elpiji sebagai pengganti minyak tanah. (Rdr)



BUPATI SIDAK PASAR CILIMUS


Bupati H Aang Hamid Suganda untuk melihat keseharian masyarakat yang dipimpinnya. Kemarin (16/2), bupati didampingi Kabag Humas Drs Lili Suherli MSi melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Cilimus. Keberanian bupati menemui pedagang layak dipuji karena pedagang di pasar tersebut sedang bergejolak.

Penyebabnya, pasar barat akan dibongkar dan dibangun dua tingkat. Para pedagang sendiri telah berkali-kali meminta agar pasar barat tidak dibongkar, sampai melakukan aski unjuk rasa ke dewan, belum lama ini. Meski begitu, pemkab tetap bersikukuh membangun pasar agar lebih enak dipandang mata dan teratur. Apalagi Cilimus merupakan pintu gerbang Kabupaten Kuningan.

Dalam sidaknya, bupati menemui pedagang dan sempat makan di dalam pasar, menyapa para pedagang dan disambut antusias para pedagang. Bupati juga meninjau pasar darurat yang akan digunakan para pedagang. Sebelum menemui para pedagang, Bupati sempat ikut apel pagi bersama siswa di halaman SMAN 1 Cilimus.Menurut Bupati, Pembangunan pasar tetap akan berjalan sesuai rencana. Soal harga, pihaknya sudah meminta kepada investor untuk tidak terlalu mahal atau terjangkau oleh para pedagang. Jadi para pedagang jangan khawatir soal harga, karena pemerintah juga sangat memperhatikan dan mempunyai hitungan yang jelas.

Bupati menambahkan, pihaknya merasa prihatin dengan kemajuan Cilimus yang mandek serta kalah dengan kecamatan lainnya. Karena itu bupati, tergerak untuk membangun Cilimus agar lebih indah dan bersih serta enak dipandang. “Program pemerintah harus jalan. Boleh dikoreksi tapi jangan sampai mengganggu proses pembangunan,” .

Diakhir pembicaraannya, bupati mengundang perwakilan pedagang untuk datang ke kantornya membahas pasar serta solusinya. Kendati begitu, bupati Aang tetap pada pendiriannya, pembangunan pasar akan terus berlanjut sesuai rencana. Dari hasil peninjauannya, pasar darurat yang dibangun investor juga sudah cukup layak.(rdr)

PAK AANG GEMAR SEPEDA

Sepeda, merupakan salah satu sarana untuk berolahraga. Apalagi kegiatan tersebut dilakukan secara rutin. Seperti halnya Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, setiap hari minggu selalu melakaukan kegiatan sepeda santai, bersama Kapolres, Dandim, para Kepala Dinas, para Kepala Bagian dan Ikatan Sepeda Santai Kuningan ( ISSK ) .

Bagi Bupati Kuningan ternyata kegiatan tersebut, bukan sekedar hoby atau olah raga semata, namun lebih dari itu punya tujuan lain. dalam kegiatan sepeda santai tersebut selalu dibarengi dengan kegiatan menanam pohon. Jenis pohon yang ditanam disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat setempat. Seperti Kecamatan Cibeureum sebagai sentra produksi tape ketan yang banyak membutuhkan daun jambu untuk bahan pembungkus tape, pohon yang ditanm adalah jambu air dengan tujuan agar para pengusaha tape ketan kedepan tidak usah mendatangkan daun jambu dari Kabupaten lain dengan harga Rp. 10/lembar.

Sebagai Kabupaten Konservasi tentunya kebiasaan dan kegemaran menanam sudah saatnya untuk dijadikan budaya semua kalangan masyarakat Kabupaten Kuningan seperti halnya gotong royong yang telah mengakar di masyarakat. Untuk itu, bupati Kuningan bersama rengrengan lainya sudah mengawali gemar menanam berbagai jenis pohon, dengan harapan masyarakat dapat meniru kegiatan tersebut.

Kegiatan Bupati Kuningan H. Aang Hamid suganda bersama pejabat lainnya, yang berhasil diliput yakni pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2009. Kegiatan sepeda santai ini dilakukan dengan finish di situ cihaur desa Ciawigebang. Adapun jenis pohon yang ditanam adalah pohon jati lokal 150 batang, Jati gamelina 25 batang, pohon sukun 5 Batang dan Akasia Manum 20 batang. Semuanya berjumlah 200 batng yang ditanam di seputar pinggir situ tersebut.

Penanaman pohon-pohon tersebut tentunya bukan tanpa tujuan, banyak manfaat yang kelak bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Misalnya untuk antisipasi tanah lonsor dan melestarikan smber mata air di sekitar bendungan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengedepankan aspek ekonomi dan lingkungan menuju Kabupaten yang berkonservasi hutan yang hijau dan rindang

SHU KPRI SUGEMA TAHUN BUKU 2008 BKKP KABUPATEN KUNINGAN MENCAPAI Rp. 17.843.300,-.

Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) KPRI-SUGEMA Tahun Buku 2008 BKKP Kabupaten Kuningan, berhasil meraih total pendapatan sebesar Rp. 35.386.300,-, Total biaya selama tahun 2008 sebesar Rp. 17.543.000,- dan Hasil Usaha Bersih Tahun 2008 sebesar Rp. 17.843.300,-.

menurut keterangan ketua KPRI-SUGEMA Yayat Priatna, asset yang dimiliki hingga saat ini mencapai Rp. 230.328.685,- dengan anggota per 31 Desember 2008 sebanyak 102 orang. Bidang usaha yang dilaksanakan selama tahun 2008 meliputi kegiatan usaha simpan pinjam dan waserba. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

KPRI-SUGEMA, akan mengadakan RAT pada hari Rabu, 18 Pebruari 2009 bertempat di aula BKKP Kabupaten Kuningan dengan susunan acara diantaranya pengarahan dari Kepala BKKP Kabupaten Kuningan, Pengurus Dekopinda Kabupaten Kuningan dan Kepala Dinas koperasi dan UKM Kabupaten kuningan. Dilanjutkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2008, pandangan umum terhadap laporan dan pengesahan. Berikutnya pemilihan Pengawas periode 2009-2010 yang dilanjutkan pelantikan pengawas, serta pembahasan program kerja dan RAPBK tahun 2009.

MTs Husnul Juara Lomba Mapel Terpadu



Prestasi gemilang kembali diraih oleh MTs Husnul Khotimah, Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana. Pada Lomba Mata Pelajaran Terpadu (Mapel) yang diselenggarakan oleh SMP/SMA ITUS Desa Peusing Kecamatan Jalaksana, Sabtu-Minggu (14-15/2), para siswanya mampu meraih juara 1 dan 3.

lomba yang diikuti oleh para siswa dari SMP dan MTs Se-Wilayah III Cirebon tersebut, Siswa MTs Husnul mampu meraih juara umum. “Dari tiga puluh siswa MTs Husnul Khotimah yang mengikuti lomba, dua orang siswa mampu meraih juara 1 atas nama Wardah Hanifah dan juara 3 atas nama Nor Afifah Huwaidah, serta meraih juara umum,” demikian dikatakan Kepala MTs Husnul Khotimah, Imam Nur Suharno SPd MPdI usai lomba.

Lebih lanjut imam menjelaskan. Prestasi tersebut tentu saja menggembirakan pihak civitas akademika Husnul Khotimah. Saat inipun, pihaknya sedang mempersiapkan para siswanya untuk mengikuti Olimpiade Matematika dan Fisika tingkat Jawa Barat serta Olimpiade Matematika dan English Skill Contest tingkat Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat (BANJABAR) pada bulan Maret yang akan datang.

Imam Nur Suharno SPd MPdI yang pada saat itu didampingi pembimbing lomba, Dini Suryani SPd dan Eni Raeni Amd merasa sangat bersyukur para siswanya mampu juara umum pada lomba tersebut.



Dibuka Mei, Habiskan Rp25 M



Rumah Sakit Umum (RSU) Mandala yang berlokasi di Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus, belum lama ini akan segera diresmikan pada Mei 2009.Sehubungan pembangunan belum tuntas, maka pembukaan nanti hanya akan memfungsikan fasilitas seadanya.

DIREKTUR BRSUD 45, Dr HM Afif Kosasih MKes mengatakan, pembangunan RSU Bandorasa atau Mandala yang dimulai sejak 2006. Pasilitas sarana dan prasarana yang telah rampung, baru mencapai 10 persen. Pasilitas yang sudah bisa digunakan, baru poliklinik dan Unit Gawat Darurat (UGD).Tapi hal ini tidak menyurutkan pihaknya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, juga ditopang tenaga medis yang dibutuhkan sudah terpenuhi, melalui pengangkatan belum lama ini. Maka kami rencanakan RS akan mulai beroperasi mulai Mei mendatang.

Kini sebanyak 59 pegawai sudah melakukan magang di BRSUD. Tenaga medis tersebut dipersiapkan untuk menjadi pegawai di RS Bandorasa. Sedangkan kebutuhan pegawai di sana sebanyak 76 pegawai termasuk 10 tenaga cleaning service dan keamanan.

Afif menyebutkan, pembangunan RS Bandorasa memang baru sampai 10 persen. Dana yang sudah diserap untuk pembangunan sejak 2006 tersebut sebesar Rp25 miliar dari total kebutuhan sebesar Rp250 miliar. “Tahun 2006 sebesar Rp1,3 miliar, tahun 2007 sebesar Rp12 miliar dan tahun 2008 sebesar Rp12,5 miliar.

Dari Rp25 miliar dana yang telah diserap, sudah dipergunakan untuk membangun beberapa sarana. Di antarannya ruang ronsen, laboratorium, ICU, kamar bersalin, laundry, ruang gizi, IPAL, air bersih dan gardu listrik. Dalam waktu dekat, ambulans untuk kebutuhan RS tersebut akan diterima pemkab.

Dengan begitu, pengoperasian RS nanti akan dilakukan seadanya sesuai dengan jumlah fasilitas yang telah ada. Kebutuhan pasien yang lebih dari itu harus dirujuk ke BRSUD 45 atau RS lainnya yang sarananya sudah lengkap.

POLRES KUNINGAN SIAP SUKSESKAN PEMILU

Pesta demokrasi pemilu 2009 adalah hajat seluRuh bangsa Indonesia, dimana hari Kamis tanggal 9 April 2009 akan menjadi moment bersejarah sebagai hari awal yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Deretan Partai Politik besar dan kecil yang mengakomodir keanekaragaman ideologi, memperkaya khasanah Kebinekaan Bangsa Indonesia yang berpenduduk bersuku-suku dengan latar belakang perbedaan ras dan bahkan agama. Bukan tak mungkin hal ini akan berpotensi terganggunya kondusifitas pasca pemilu 2009 yang bermuara pada rusaknya stabilitas Nasional.

Peranan sistem pengamanan tentu tidaklah kecil, berbagai institusi yang berkompeten dituntut kerja keras dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, baik sebelum dan sesudah ataupun pada saat pelaksanaan pemilu 2009. Tak terkecuali di Kabupaten Kuningan mungkin tidak jauh beda,kondisi seperti ini bisa saja terjadi sehingga upaya antisipasi perlu dilakukan sejak dini. Peran polisi dan aparat keamanan lainya akan menjadi garda terdepan dalam upaya menciptakan situasi aman terkendali Pasca pemilu 2009.

Untuk suksesnya Pemilu 2009 di Kabupaten Kuningan Polres Kuningan selama empat hari berturut-turut menyelenggarakan latihan pra Ops Mantap Brata baik secara teori maupun praktek langsung dilapangan berupa simulasi. Puncak pelatihan dipusatkan dilapangan pandapa paramarta komplek stadion pada hari Kamis 12 Februari 2009 dengan melibatkan anggota kepolisian dan sejumlah masyarakat. Dalam simulasi tersebut diperagakan cara menanggulangi kerusuhan pada Pemilu 2009 terutama pada hari pemungutan suara.

Berbagai bentuk pelanggaran oleh Parpol dan beberapa jenis Insiden diperagakan dalam simulasi tersebut, termasuk olah TKP pada petugas yang cidera akibat amukan masa. acara yang disaksikan Kapolres AKBP Nurullah SH beserta jajaran pejabat Kepolisian lainnya,berjalan lancar dan para peserta simulasi sangat antusias sehingga simulasi tersebut terlihat seperti kejadian yang sesungguhnya.

Kapolres Kuningan AKBP Nurullah SH ketika di wawancarai mengatakan, sebanyak dua pertiga kekuatan dibantu oleh Brimob dan Kodim akan dikerahkan di lima daerah pemilihan, pihaknya menyatakan siap sukseskan pemilu 2009 di Kabupaten Kuningan, dengan harapan peran masyarakat melalui Linmas ikut berpatisipasi untuk menciptakan situasi aman terkendali pasca pelaksannaann Pemilu. Selain itu Kapolres menghimbau agar masyarakat mampu menjadi Polisi bagi dirinya sendiri, karena ratio perbandingan jumlah polisi dengan banyaknya penduduk Kabupaten Kuningan sangat tidak seimbang

--==oOo==--

KUNINGAN NEWS, 13 PEBRUARI 2009

UPTD BPP CILIMUS, BERHASIL MEWUJUDKAN UNIT PEMBENIHAN RAKYAT

UPTD BPP Cilimus, hingga saat ini terus melaksanakan program kegiatan yang di embankan oleh Dinas Pertanian, sekaligus mengevaluasi berbagai temuan di wilayah tugasnya. Lebih dari itu, menurut kepala UPTD BPP Cilimus Ir. Rosyid Anwari, pihaknya merasa bersyukur sehubungan di sekitar lingkungan UPTD BPP Cilimus, telah terwujud Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Ikan Nila serta Lele, sebagai proyek percontohan. Hal ini berkat adanya kerjasama yang terjalin baik dalam melaksanakan tugasnya seseuai dengan tugas dan kewenangannya.

Untuk lebih mengoptimalkan program pengujian dan percontohan pertanian tersebut, kepala UPTD BPP Cilimus senantiasa melakukan berbagai terobosan, di antaranya :

1. Mengadakan kerjasama dengan Balai Penelitian Ketela dan Ubi Jalar Kota Malang
2. Kerjasama dengan IPB Bogor
3. Kerjasama dengan PT Galih Esttika
4. Kerjasama dengan Unswagati Cirebon
5. Kerjasama dengan GAPOKTAN Wilayah Cilimus.

Kagiatan lainnya dalam rangka pengadaan benih padi di wilayah kerjanya, pihaknya bekerjasama dengan Balai Benih Padi Kuningan, sehingga mampu melayani kebutuhan masyarakat tani sesuai dengan faritas anjuran spesifik lokal BPP Cilimus.

--==oOo==--

SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM DAN PENANGANAN HUKUM PEMILU TAHUN 2009 DI KABUPATEN KUNINGAN

Sosialisasi Penyuluhan Hukum dan Penanganan Hukum Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 kepada para Camat, Kades, PPK dan PPS sedapil 2(dua) dengan peserta sekitar 200 orang, belum lama ini berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar.

Pada kesempatan tersebut, Kajari Kabupaten Kuningan Ny. Siti Utari SH,Mh yang didampingi Kasi Intel Kajari Edi Ermawan Sh, menyerahkan secara simbolis brosur tentang peraturan-peraturan kepada salah seorang peserta. Selain itu, menjelaskan tujuan sosialisasi yakni untuk menghindari hal-hal pelanggaran yang tidak diharapkan pada saat nanti pelaksanaan pemilu 2009, baik sebelum dan sesudahnya.

Materi lainnya yang dijelaskan pada saat sosialisasi antara lain :

1. Seksi Inteljen
2. Tindak Pinana Umum
3. Tindan Pidana Khusus
4. Tindak Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara
5. Seksi Bagian pembinaan.

Sementara itu, Asda I Kabupaten Kuningan Drs. H. Maman Suparman,mm meminta kepada para petugas PPK, PPS untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab. Dan kepada para Camat dan Kades, untuk memberikan dorongan fasilitas sesuai dengan peraturan yang ada, serta kepada semua hak pilih pada saatnya nanti dapat melaksanakan hak pilihnya.
Hal senada juga disampaikan Pihak KPUD, atas terselenggaranya sosialisasi tersebut. Dijelaskan pyula, jumlah partai peserta pemilu seluruhnya 38 partai, akan tetapi partai yang memenuhi syarat di Kabupaten Kuningan hanya 25 partai.

--==oOo==--