BILIK SUARA DIBANTU PEMKAB




Kendala yang menimpa KPU Kuningan dalam mematangkan persiapan Pileg 9 April nanti, bakal segera teratasi. senen kemarin (6/4), KPU mencoba meminta bantuan Pemkab Kuningan guna mengatasi persoalan dana bilik suara yang kemungkinan besar tidak akan turun dari KPU Jabar.

Menurut Ketua KPU Kuningan, Endun Abdul Haq MPd kepada kuningannews, demi suksesnya pemilu, pihaknya meminta kepada seluruh TPS untuk membuat bilik suara secara swadaya. Tidak ada penyeragaman bilik suara untuk seluruh TPS, yang terpenting bisa terjaga asas kerahasian dalam pencontrengan.

Namun demikian, sejak dua hari lalu pihaknya mencoba mengajukan bantuan ke pemkab untuk stimulan swadaya dalam pengadaan bilik suara tersebut. Disamping itu, pihaknya meminta agar pemkab juga mengeluarkan edaran kepada para camat dan kades agar membantu swadaya untuk tambahan bilik suara tersebut. Akhirnya pemkabhendak mengeluarkan bantuan sebesar Rp50 ribu untuk setiap TPS.

Sedangkan terkait sampul berita acara yang dibutuhkan sebanyak 6 buah/ TPS, Ketua KPU Kuningan, Endun Abdul Haq MPd menyebutkan logistik tersebut baru turun 70 persen. Sisanya, akan diturunkan sesegara mungkin. Mudah-mudahan kekurangan sampul berita acara perhitungan itu segera terpenuhi 100 persen.

Dikatakan Endun Abdul Haq bahwa H-5 kebutuhan logistik telah disalurkan ke setiap PPK. Hingga H-3 kemarin, menginjak pada tahap pendistribusian logistik dari PPK ke seluruh PPS. Diharapkan H-1 besok, logistik tersebut sudah sampai ke seluruh KPPS di setiap desa.

Berbicara soal pelanggaran kampanye, Endun menyebutkan bahwa pasca kampanye terbuka kemarin, KPU telah berhasil menindaklanjuti sebanyak 10 pelanggaran administrasi yang dilakukan peserta kampanye. Bentuk tindak lanjutnya adalah dengan mengeluarkan surat peringatan kepada para pelanggar. Rata-rata 10 pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye menyangkut pelibatan anak-anak dan tidak memenuhi STTP dari kepolisian.

Menyangkut soal partisipasi pemilih, pihaknya menargetkan prosentase yang lebih besar dari pesta pilbup silam. Besaran target tersebut yakni 75 persen dari 835.068 orang. Menurutnya, KPU telah melakukan sosialisasi secara maksimal dengan menggunakan segala potensi yang ada. Itu ditambah dengan banyaknya ormas atau elemen masyarakat lain yang membantu KPU dalam melakukan sosialisasi.(rdr)

--==oOo==--

ANDRIAN GRADIANTO TEMBUS TIGA BESAR




Atlet renang kebanggaan Kabupaten Kuningan, Adrian Gradianto, kembali menorehkan prestasi. Masyarakat boleh berbangga, karena prestasi kali ini direbut dari tingkat Jawa Barat, dalam Kejuaraan Renang Antar Kota/Kabupaten se Provinsi Pra Kualifikasi Porda 2010, di Kolam Renang UPI Bandung.

Dari tujuh atlet yang diterjunkan, Adrian berhasil merebut juara tiga gaya bebas 50 meter di kelompok umur (KU) empat. Siswa kelas 5 SD 7 Kuningan itu berhasil lolos tiga besar dalam persaingan ketat rival-rival kuatnya dari banyak kota besar, dan gudangnya para atlet.

Ketua Oficial Atlet Renang Kuningan, Dede Hermawan, tidak mau berbangga dulu dengan raihan prestasi atletnya Adrian Gradianto. Prestasi itu baru mencapai tiga besar gaya bebas 50 meter, padahal targetnya lebih dari itu.

Menurut Dede hermawan, latihan keras Adrian Gradianto memang cukup membuahkan hasil, meskipun belum maksimal. Perolehan tiga besar pun wajar karena lawan-lawan yang dihadapi adalah lawan yang dididik dan dibina secara khusus dengan fasilitas dan pelatih berkualitas.(rdr)

--==oOo==--

PASWACAM DIBEKALI BIMTEK




Momentum H-3 jelang pencontrengan rupanya benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh anggota panwas se Kabupaten Kuningan. Setelah sibuk melakukan monitoring kampanye sampai batas akhir Minggu (5/4), kemarin panwaskab menggelar bimbingan teknis (bimtek), dan pembekalan bagi seluruh panwascam dan panwaslap di semua dapil.

Menurut hasil liputan kuningannews, di semua dapil seluruh anggota panwas berkumpul. Dalam satu dapil terdapat satu kegiatan yang sama berikut satu pemateri dari Panwaskab Kuningan. Di dapil II misalnya, seluruh anggota panwaslap dan panwascam 8 kecamatan berkumpul di aula Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar. Mereka diberikan pembekalan berkenaan dengan pengawasan dimasa tenang serta pengawasan saat pemungutan dan perhitungan suara.

Sedangkan Ketua Panwaskab, Ujang Abdul Azis SPd mengisinya di dapil III. Satu anggota panwas yakni Dewi Fatmasari SE MSi. Pesertanya selain panwaslap dan panwascam juga diikuti kepala sekretariat panwascam.(rdr)

--==oOo==--

KESEJAHTERAAN KADES MINIM




Masih banyaknya kepala desa (kades) dan perangkatnya yang belum hidup sejahtera, mendapat perhatian serius dari Pemkab Kuningan. Melalui Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda, pemerintah terus mendesak agar pemerintah pusat memperhatikan kesejahteraan kades. Menurut Kasubag Kelembagaan dan Adiministrasi Desa, Akhmad Faruk SSos MSi, pemerintah sedang menggodok rancangan undang-undang (RUU) desa yang berisi peningkatan kesejahteraan kades serta perangkatnya.

Wacana RUU itu ada di saya. Di dalamnya berisi penguatan desa dan upaya meningkatkan kesejahteraan para kades dan perangkatnya. Pemerintah bekerja keras dan memberi perhatian kepada para kades dan perangkatnya dalam soal kesejahteraan. Hanya saja memang butuh waktu dan proses yang cukup lama baik di provinsi maupun pusat.

Dikatakan Ahmad, secara umum kondisi kesejahteraan kades di Kabupaten Kuningan cukup berimbang. Artinya, sebagian besar kades memiliki pendapatan yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhannya dari upah yang diterimanya berupa tanah bengkok. Misalnya di Kecamatan Jalaksana, Cilimus, Pancalang, Mandirancan, Pasawahan dan Luragung. Memang ada beberapa desa yang ekonomi kadesnya belum sesuai yang diharapkan.

Ditanya soal batas usia minimal calon kepala desa yang boleh mencalonkan, Akhmad menuturkan, bahwa sesuai peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan, batas usia minimal seorang warga yang boleh mencalonkan diri sebagai kades adalah 25 tahun. Itu batas minimal. Tidak boleh kurang dari usia 25 tahun. Kurang empat hari pun tidak boleh mencalonkan.

Namun, jika kemudian dalam pilkades itu tidak ada yang mencalonkan diri, maka panitia pilkades berhak memutuskan atau menunda pelaksanaan pilkades. Misalnya hanya ada satu calon yang maju namun usianya belum mencukupi sesuai peraturan, maka panitia berhak melakukan penundaan pelaksanaan pilkades sampai usia calon itu genap 25 tahun.

“adi panitia yang berwenang menentukan apakah pelaksanaan pilkades tetap diselenggarakan atau ditunda. Itu jika ada satu calon kades tapi usianya belum mencukupi. Kalau ada calon lain yang usianya sudah genap 25 tahun dan memenuhi persyaratan, pelaksanaan pilkades tetap bisa dilangsungkan sesuai jadwal dan tidak bisa ditangguhkan. (rdr)

--==oOo==--

SUARA RAWAN DISELEWENGKAN



Sekitar dua ribu penyandang cacat di Kabupaten Kuningan, potensial salah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif, 9 April 2009. Selain prosedur pemilu legislatif yang tidak ramah bagi mereka, juga belum adanya sosialisasi dari KPU ke sejumlah sekolah penyandang cacat. Ini dikeluhkan oleh beberapa penyandang cacat. Bahkan mereka merasa dikucilkan dalam pemilu sekarang.

Siswa penyandang cacat yang menuntut ilmu di SLB Taruna Mandiri, Desa Caracas, Kecamatan Cilimus yang telah berumur di atas 20 tahun, dan sudah memiliki hak memilih jumlahnya cukup banyak. Meski memiliki keterbatasan fisik, mereka tetap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang sama dengan masyarakat yang normal.

Namun jika ditanya tentang pemilu mendatang, banyak dari mereka tidak tahu mekanisme pemilihan. Sebab hingga saat ini, mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait pemilu dari KPU Kuningan. Padahal jumlah penyandang cacat di Kabupaten Kuningan yang memiliki hak pilih mencapai 2000 orang.

Ketua Komisi Pemberdayaan Penyandang Cacat (KPPC) Kabupaten Kuningan, Elon Carlan ikut prihatin dengan kondisi tersebut. Pihaknya benar-benar merasa dianaktirikan dalam pemilu yang menerapkan sistem contreng. Menurutnya, tidak adanya sosialisasi pemilu oleh KPU Kuningan akan menambang besar jumlah kesalahan yang dilakukan pemilih penyandang cacat.

Padahal, kami mempunyai lebih dari dua ribu anggota penyandang cacat di Kuningan yang sudah memiliki hak pilih. Tapi kami hanya bisa pasrah dalam pemilu nanti. Kami tidak berharap banyak di pemilu sekarang. Penyelenggara pemilu tidak mengakomodir warga yang termasuk penyandang cacat tuna netra. (rdr)

--==ooo==--

KETUA BKPP TINJAU PERSIAPAN KPU KUNINGAN



Pemilu Legislatif (Pileg) tinggal dua hari. Tidak sedikit dinamika persoalan dalam persiapannya menjadi kekhawatiran banyak pihak. Tak terkecuali Kepala BKPP Cirebon Drs H Ano Sutrisno MM dan unsur Muspida Wilayah Cirebon. Kemarin, mereka melakukan peninjauan persiapan ke setiap KPU, termasuk KPU Kabupaten Kuningan.

Dalam tinjauannya, Ano didampingi oleh Danlanal Cirebon Letkol Laut Aswan Chandra, Wakapolwil Cirebon AKBP Yudar Lulu Lani, Wabup Kuningan Drs H Momon Rochmana MM, Dandim 0615 Letkol Arm Mulyono, Kapolres AKBP Nurullah SH dan jajaran Desk Pilkada Kuningan yang dipimpin oleh Sekretarisnya Drs H Maman Suparman MM. Mereka disambut jajaran KPU Kuningan dan sekretariatnya di aula KPU setempat.

Ketua KPU Kuningan, Endun Abdul Haq MPd membeberkan segala bentuk persiapannya menghadapi Pileg 9 April 2009. Pembeberan lebih terfokus ke persiapan logistik yang banyak dikhawatirkan karena sempat mengalami beberapa kendala kekurangan.

Persoalan bilik suara yang sempat mengalami kekurangan, kini sudah tuntas. Bahkan pihaknya sudah melakukan distribusi ke tingkat PPK. Begitupula sampulnya.

Dijelaskan pula, seluruh kebutuhan logistik 99 persen sudah siap, sedangkan 1 persennya sebagai pelengkap jika masih ada kekurangan, karena hari pencontrengan masih dua hari. Pihaknya telah mengintruksikan bahwa H-7 logistik sudah seluruhnya didistribusikan ke PPK. Kemudian H-3 logistik harus sudah berada di PPS di 376 desa/kelurahan dan H-1 sudah berada di tingkat KPPS.

Ketua BKPP Cirebon, Drs H Ano Sutrisno MM menyambut baik persiapan yang telah dilakukan KPU Kuningan dalam menghadapi Pileg 2009. Dikatakan, mau tidak mau persiapan maksimal itu memang harus dilakukan karena suksesi Pemilu 2009 merupakan tugas bersama.

Pihaknya menyambut baik. Bahkan isu-isu atau persoalan yang sering mencuat kepermukaan, ternyata bisa cepat diatasi oleh KPU Kuningan melalui langkah-langkah koordinasi. Terutama isu mengenai kesiapan logistik. Tapi sekarang sudah tidak ada masalah. Kita harus bersyukur," kata mantan Penjabat Bupati Kuningan tersebut kepada kuningannews,selasa kemarin (7/4).

Ano juga menyambut baik laporan adanya sharing dari setiap pemkab atau pemkot se Wilayah Cirebon untuk membantu operasional TPS. Meskipun besarannya bervariasi sesuai kemampuan daerahnya masing-masing. (rdr)

--==oOo==--

GOLPUT RUGIKAN UMAT ISLAM




Ajakan atau imbauan agar masyarakat jangan golput dalam pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 9 April besok, terus diseruakan berbagai komponen. Salahsatunya dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kuningan. Ketua FKKP KH Abdul Aziz dengan tegas mengajak seluruh kiai dan santri di Kabupaten Kuningan untuk menyalurkan aspirasinya dalam Pemilu 2009.

Aziz berpendapat, jika para kiai dan santrinya tidak menyalurkan hak pilihnya atau memilih untuk golput, tentu akan merugikan umat Islam sendiri. Padahal, dengan menyalurkan aspirasinya, umat Islam yang akan diuntungkan. Karena itu, pihaknya mewanti-wanti kalangan pondok pesantren untuk ikut menyukseskan pemilu.

Ditegaskan Abdul Aziz kepada Radar,selasa kemarin (7/4), agar para kiai dan para santrinya untuk tidak golput. Salurkan aspirasi sesuai dengan hati nurani. Kalau sampai tidak memilih, yang akan rugi adalah umat Islam sendiri. Memilih pemimpin itu wajib. Jadi, para kiai dan santri jangan sampai tidak menyalurkan aspirasinya di pemilu besok.

Soal siapa yang akan dipilih oleh para kiai dan santri, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada mereka. Tidak ada kewenangan dan tidak ingin mengarahkan pondok pesantren untuk mendukung salahsatu kontestan. Itu hak mereka (kiai dan santri). Siapapun yang akan dipilih atau dicontreng, ya mereka sendiri yang tahu. Yang penting adalah para kiai dan santri ikut serta menyukseskan Pemilu 2009.(rdr)

--==oOo==--

MOBIL BUPATI TERJEBAK LUMPUR



Medan yang berat dan terjal, bukan halangan bagi Bupati H Aang Hamid Suganda untuk meninjau daerahnya. Kemarin selasa (31/3), bupati yang didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Drs H Kamil Ganda Permadi MM dan Kabag Humas Yudi Nugraha MPd, meninjau jalan-jalan di Kecamatan Cilebak.

Memasuki Kecamatan Cilebak, jalan terjal sudah sangat terasa. Jalan berbatu dengan medan berbukit membuat pengemudi ekstra waspada dalam mengendarai mobilnya. Mereka terus merayap secara pelan-pelan. Pemandangan hutan di kanan kiri jalan membuat suasana menjadi cukup menyeramkan. Ditanjakan serta belokan yang tajam sesekali terdengar gas mobil yang digeber. Sedikit saja sopir lengah, alamat akan masuk jurang yang cukup dalam. Apalagi jalan dalam kondisi becek pasca diguyur hujan semalam.

Di sepanjang jalan, hampir semua penumpang was-was dan cemas. Kecemasan mereka pun nyaris terbukti petaka. Di jalan poros Desa Patala, tepatnya dibelokan tajam yang kondisinya menanjak di Blok Kayumanis, mobil Troper E 111 Y yang bergerak paling depan terdengar suara gasnya mengeras. Kedua ban mobil belakangnya berputar keras di tempat karena terjebak jalan berlumpur.

Beberapa warga yang kebetulan lewat jalan itu segera memberikan pertolongan, termasuk aparat Desa Patala dan aparat Kecamatan Cilebak. Karena jauh dari pemukiman, warga hanya menggunakan alat seadanya seperti menutup jalan dengan hampas gabah kering. Usaha warga pun sia-sia. Akibatnya, selama satu jam lebih rombongan bupati terjebak di jalan tikungan tersebut.

Namun berkat usaha sopir bupati, mobil E 1 Y akhirnya bisa lolos dari jebakan dan berhasil naik. Disusul kemudian mobdin Walpri. Namun nahas bagi mobdin Troper tahun 1989 itu. Berbagai usaha untuk mengeluarkan mobil tersebut dari tikungan berlumpur itu tetap sia-sia. Karena memakan waktu lama, akhirnya mobdin Troper ditinggalkan di TKP. Sedangkan rombongan Bupati Aang dan Walpri melanjutkan perjalanan ke tempat relokasi rumah warga di Desa Patala. "Ini perjalanan luar biasa, demikian dikatakan Bupati kuningan kepada kuningannews, kemarin (31/3).

Menurut keterangan, Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Drs H Kamil Ganda Permadi MM mengakui jalan tersebut memang sudah sangat rusak. Atas perintah bupati, pihaknya akan mengkoordinasikan kondisi ini ke Dinas PU Bina Marga, agar jalan-jalan rusak parah di Desa Patala segera mendapat penanganan. selain itu, pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan Dinas Kehutanan. Kaitannya dengan dinas itu karena banyaknya angkutan kayu yang melewati jalan-jalan tersebut. Dijelaskan pula, tonase angkutan kayu begitu besar sehingga jalan-jalan di jalur Desa Patala dan sekitarnya terus bertambah parah.(rdr)

--==oOo==--

PEMKAB TUNDA PENYALURAN BLT



Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang sedianya akan dilaksanakan tanggal 7 April, ditunda oleh pemerintah. Pasalnya, tanggal itu sangat dekat dengan pelaksanakan pileg yang dikhawatirkan bakal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu terkuak dalam acara sosialisasi penyaluran BLT kepada para camat di aula Setda, selasakemarin (31/3).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Sekda Drs H Djamaludin Noer MM dan dihadiri oleh Kepala Kantor Pos Kuningan, Arifin Syam tersebut, diinformasikan bahwa penyaluran akan dilaksanakan pasca pileg. Namun, mengenai kepastian waktunya masih belum ditentukan.

Kabag Perekonomian Setda H Suradja SE menyebutkan, alokasi BLT yang akan disalurkan pasca pileg nanti sebanyak 84.314 RTS. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terdapat penurunan jumlah sebanyak 32 RTS. Penurunan tersebut disebabkan adanya RTS yang meninggal, pindah rumah, ataupun tidak layak mendapatkan BLT.

Lebih lanjut dikatakan, Jumlah BLT yang akan diberikan hanya sebesar Rp200 ribu untuk dua bulan saja yakni Januari dan Februari. Untuk bisa mendapatkannya, RTS (rumah tangga sasaran) atau penerima BLT harus menunjukkan KIP 2008. Kalaupun ternyata KIP tersebut tidak ada, maka RTS harus menunjukkan KTP. Kalau tetap tidak ada juga maka harus memperlihatkan surat keterangan dari desa.

Ditanya alasan penundaan, Kabag Perekonomian Setda H Suradja SE menyatakan, bahwa saat ini baru memasuki tahap sosialisasi di tingkat kabupaten. Setelah itu baru sosialisasi tingkat kecamatan dan desa yang sudah barang tentu membutuhkan waktu. Sehingga diperkirakan pasca pileg, penyaluran BLT baru bisa dilaksanakan.(rdr)

--==oOo==--

FOGGING BAKAL DIGRATISKAN



Munculnya sejumlah kasus serangan demam berdarah dengue (DBD) di beberapa kecamatan, membuat Kepala Dinas Kesehatan drg H Kadaryanto MM MARs menemui Bupati H Aang Hamid Suganda. Setelah berkoordinasi, bupati mengeluarkan kebijakan untuk menggratiskan pelaksanaan foging tanpa harus memungut kepada masyarakat.

Hasil dari pertemuannya dengan bupati, Kepala Dinas Kesehatan drg H Kadaryanto MM MARs (31/3), dana yang akan digunakan untuk foging atau pengasapan diambil dari dana bencana. Setelah bupati mengintruksikan, pihaknya langsung mengeluarkan surat edaran terkait hal itu yang disampaikan kepada seluruh camat.

Kendati begitu, seperti yang tertuang dalam surat, penggratisan fogging harus memenuhi beberapa ketentuan. Di antaranya, adanya kasus suspect DBD yang dilaporkan oleh puskesmas ke Dinas Kesehatan. Kemudian dilakukan penyelidikan epideminologi (PE) oleh petugas puskesmas setempat.

Lebih lanjut dijelaskan, Selain itu juga adanya laporan solidaritas dari rumah sakit tempat pasien suspect DBD dirawat ke dinas kesehatan. Kemudian juga adanya peningkatan kasus suspect DBD di desa/kelurahan setempat pasien dirawat, dan ditemukannya jentik nyamuk berdasarkan hasil pemeriksaan PJB (pemantauan jentik berkala) oleh petugas puskesmas setempat.

Ditegaskan, ketentuan itu sangat penting guna mewujudkan pelaksanaan program yang efektif dan efisien. Sebab fogging merupakan salahsatu langkah tindakan saja dalam pencegahan kasus DBD. Sedangkan tindakan yang paling efektif adalah pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yang menuntut adanya keinginan bersama. Selain itu juga abatesasi dan promosi prilaku hidup sehat.

Menurut Kadaryanto juga , di Kuningan terdapat delapan kecamatan yang dinyatakan sebagai daerah endemis. Delapan kecamatan itu di antaranya Kuningan, Cigugur, Jalaksana, Kramatmulya, Ciawigebang, Garawangi, Mandirancan dan Ciwaru. Disebut sebagai daerah endemis, dikarenakan dalam setiap tahunnya selalu ada kasus DBD positif.

Sementara itu, berdasarkan data yang ada di instansi itu terdapat lebih dari 100 kasus suspect DBD sejak Januari lalu. Secara berurutan, 64 kasus pada bulan Januari, 62 kasus pada bulan Februari dan 24 kasus pada bulan Maret. Sedangkan yang positif, hanya sekitar 20 persen saja dari total suspect. Seperti contoh belum lama ini, dari 30 filter penderita bulan Januari yang dikirim ke Labkesda Bandung, hanya 6 saja yang dinyatakan positif. Lainnya terserang virus lain yang mirip dengan DBD. (rdr)

--==oOo==--

PEMUKIMAN DI DUA KECAMATAN TERANCAM




Insiden maut jebolnya Situ Gintung, Cireundeuh, Tangerang, Provinsi Banten menjadi cerminan serius Bupati H Aang Hamid Suganda. Bupati tidak mau kejadian itu terjadi di Kabupaten Kuningan.

Keberadaan bendungan Waduk Darma yang difungsikan dengan jembatan lintasan kendaraan, menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang nomor satu di Kota Kuda ini.

Apalagi jembatan yang dibangun tahun 1955 itu sudah berada dalam kemiringan yang cukup mengkhawatirkan. Karena kondisi itu, bupati kembali melakukan peninjauan dan pengamatan lebih serius ke lokasi selasa kemarin (31/3).

Bupati menyatakan, bendungan Waduk Darma memang perlu secepatnya diperhatikan. Namun, sebelum kejadian Situ Gintung di Cirendeu, Tangerang dan instruksi Presiden soal pendeteksian bendungan besar seluruh Indonesia, Pemkab Kuningan sudah terlebih dulu mendesak Pemprov Jawa Barat untuk membuat jalan lingkar Darma sejak tahun 2005.

Menurut bupati Aang, kondisi jembatan dan bendungan Waduk Darma sudah terlalu tua, karena dibangun sekitar tahun 1955 dengan tingkat ketebalan hanya 20 meter. Sehingga perlu secepatnya mendapat rehabilitasi. Lagipula, pendangkalan Waduknya sudah melampaui batas.

Dikatakan, jika bendungan Waduk Darma jebol, bahayanya bisa berpuluh kali lipat ketimbang Situ Gintung Tangerang. Sebab kapasitas air Waduk Darma mencapai 38 juta m3 dengan luas mencapai 400 hektare. Air tenangnya bisa berubah menjadi air bah yang bisa menghantam pemukiman di Kecamatan Nusaherang dan Kecamatan Kadugede. Sedangkan Situ Gintung hanya memiliki kapasitas air 2 juta m3 dengan luas 21 hektare.

Namun begitu, masyarakat jangan khawatir. Kita sudah membuat jalan lingkar baru serta jembatannya dengan anggaran total sekitar Rp20 miliar. Insya Allah tahun ini bisarampung.

Jika jalan lingkar sudah rampung, pihaknya berencana akan mengosongkan jembatan yang sekaligus digunakan sebagai bendungan Waduk Darma. Pihaknya tidak akan memperbolehkan kendaraan lewat jembatan tersebut. Apalagi kendaraan bertonase berat seperti bus, truk dan tronton. Hal itu agar bendungan Waduk Darma menjadi aman dan nyaman bagi wisatawan.(rdr)

--==oOo==--