Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2008

DPRD kabupaten Kuningan belum lama ini selesai membahas Reperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008. Setelah Melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap laporan tersebut, semua fraksi di DPRD dapat menerimanya dan menyatakan setuju Reperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semua Fraksi secara umum melihat pelaksanaan APBD tahun 2008 di dalam implementasinya sudah berjalan cukup baik dan sesuai program kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini terbukti setelah pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, bahwa pelaksanaan APBD tahun anggaran 2008 sudah berjalan sesuai dengan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan, artinya berjalan lancar dan tidak terjadi pelanggaran.

APBD Tahun 2008, total pendapatan daerah sebesar Rp 842,4 milyar lebih. Pendapatan daerah ini diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebesar Rp 42,8 milyar, dari Dana Perimbangan baik dari Pusat maupun Provinsi sebesar Rp 702,9 milyar, dan lain - lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 99,6 milyar.

Sementara jumlah Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp 970,1 milyar. Belanja daerah ini diarahkan pada dua komponen belanja, yakni belanja tidak langsung sebesar Rp 617,2 milyar atau 71% dan belanja langsung Rp 252,9 milyar atau 29%.

Pendapat dan Saran-saran Fraksi ;

Dalam kesempatan itu, semua Fraksi di DPRD menyampaikan pendapat akhir dan saran – saran, antara lain ;

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menurut Ketuanya Yanto Sugiyanto, melihat APBD tahun anggaran 2008 menanggung beban belanja pegawai yang begitu besar. Selain akibat penambahan jumlah CPNS yang begitu banyak juga kebijakan kenaikan gaji pokok PNS 20 %, tidak diimbangi dengan kenaikan penerimaan Dana Alokasi Umum yang cukup dari Pemerintah Pusat.

PDIP menilai sektor pendapatan daerah belum dikelola dengan baik, sumber daya masih lemah dan kurang, kurangnya koordinasi diantara OPD penghasil. Selain itu juga dari aspek regulasi harus segera dilakukan penyesuaian, Kata Yanto Sugiyanto.

Ketua Fraksi Bintang Demokrat, Momon C. Sutresna mengatakan, fraksinya masih ada kekurangan dibeberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta masih adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan di Kabupaten Kuningan. Namun kekurangan itu masih dalam tahap kewajaran yang masih bisa diperbaiki di masa mendatang.

Sarannya, Bupati segera melakukan teguran secara tertulis kepada pihak – pihak yang bertanggungjawab sehingga ke depan dapat bekerja lebih cermat dan optimal.

Ketua Fraksi Partai Golkar , Atin Gusmoro menyampaikan sejumlah saran antara lain, ketidak adilan pengalokasian proyek kegiatan di setiap desa atau kecamatan perlu dihindari, maka tebaran alokasi hendaknya berdasarkan azaz pemerataan. Perlunya dilakukan selektifitas dalam memberikan bantuan sosial terhadap lembaga mauoun perorangan.

Selanjutnya, untuk kelanjutan pasca kegiatan PPk – IPM perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan tindaklanjut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya pemeliharaan domba dan penanaman ubi jalar.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan keprihatinannya atas tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah, yang hanya mencapai 87,89% yaitu Rp 42,8 milyar dari target sebesar Rp 48,7 milyar. Menurut catatan PKS,ini merupakan pencapaian PAD paling kecil dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini.

Terhadap masalah ini, fraksi PKS menyarankan kiranya Bupati untuk mengevaluasi secara serius dan mendalam atas kinerja jajaran terkait. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan supaya melakukan penata usahaan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui ketuanya KH. Abduk Aziz menyampaikan harapan tidak tercapainya target pendapatan tahun ini jangan sampai terulang lagi. Pemda Harus lebih mengoptimalkan SKPD terkait dan terus menggali potensi PAD.

Beberapa saran yang disampaikan antara lain,perlu peningkatan manajemen BUMD supaya dapat memberikan kontribusi lebih besar untuk pendapatan daerah, meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Dan pengalokasian belanja untuk tahun yang akan sebagian besar supaya diupayakan untuk kepentingan publik.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui ketuanya KH. E. Kosasih menyampaikan, restribusi daerah seperti tempat rekreasi, pasar, parkir perlu adanya perubahan manajemen serta pengawasan yang lebih baik dari instansi terkait. Terhadap pedagang kecil tidaktetap (asongan) yang terdapat di pasar-pasar diupayakan untuk tidak dipungut beban apapun, karena kami sering mendengar keluhan mereka adanya berbagai macam pungutan.

Khusus mengenai Pendidikan,fraksi PPP mengharapkan Bupati dan Dinas terkait untuk menindak tegas terhadap sekolah yang memungut biaya diluar kemampuan masyarakat serta memberikan kemudahan kepada masyarakat tidak mampu.

ooOoo

Bupati meminta kepada para pendaki untuk menjaga kelestarian kawasan gn ciremai

Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan, Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan disekitarnya terutama menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

Khususnya kepada para pendaki gunung Ciremai yang biasa merayakannya dengan mendaki gunung ciremai, Bupati meminta para pendaki memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan gunung ciremai.

Dikatakan Bupati, diantaranya jangan sampai membuang rokok sembarangan sehingga dapat menimbulkan kebakaran hutan. Begitu pula dalam membuat api ungun harus lebih waspada dan memastikan kalau bekas api ungun benar-benar padam, sebelum meninggalkan perkemahan.

Untuk parapengelola, agar melakukan pemeriksaan kepada para pendaki lebih selektif lagi dan melakukan pengawasan dengan baik.

ooOoo