Rabu, 25 Februari 2009

RETRIBUSI SEKTOR PEMBANGUNAN TOWER DIHARAPKAN MAMPU MENDONGKRAK PAD



Pemkab Kuningan tergiur dengan penerapan retribusi dari sektor pembangunan tower jaringan telekomunikasi di Pemkab Pemalang Provinsi Jawa Tengah, karena ternyata mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup signifikan.

Karenanya, Pemkab Kuningan di bawah pimpinan Plt Sekda, Drs. H. Djamaludin Noer, Selasa (24/2) melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Pemalang. Rombongan yang terdiri dari Asisten Administrasi, Asisten Pemerintahan, Kadistan, Kadisperindag, kepala BKKP, Kadishutbun, kepala Badan Linmas & Kesbang, Kabag Humas serta unsur Dipenda meluncur ke Pemkab Pemalang.Kedatangan pejabat teras Kota Kuda itu disambut kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kepala Inspektorat, direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha, kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, unsur Bapeda, Dishubkominho dan bagian hukum di aula setempat.

Plt Sekda Kuningan, Drs. H. Djamaludin Noer, M.M. mengatakan, pihaknya tertarik untuk meningkatkan PAD dari pajak daerah terutama dari sektor pembangunan tower seluler di Pemkab Pemalang sehingga apabila situasi dan kondisi memungkinkan ingin mencoba menerapkannya di Kuningan.

Menanggapi hal tersebut, mantan kepala bagian hukum yang kini telah menjabat Kepala Inspektorat Pemkab Pemalang, Novana Setiawati, S.H., menjelaskan, penarikan restribusi tower bermula karena di daerahnya tersebut marak pembangunan tower dari berbagai macam seluler sehingga terkesan hutannya tower. Maka dari itu, untuk mengendalikannya sekaligus agar memberikan kontribusi nyata bagi PAD, dibuatlah Peraturan Bupati (Perbup) No. 2/2008. Tapi setelah terbitnya Permenkominfo No. 2/2008 tentang pedoman pembangunan serta pengelolaan menara bersama, perbup tersebut dicabut kembali dan diganti dengan Perda No. 19/2008. Dengan demikian, akhirnya Pemkab Pemalang dapat menarik restribusi tower yang sebelumnya hanya dibayar tiap tower Rp 5.000,00 per bulan menjadi Rp 1.000.000,00 sampai Rp 1.500.000,00 per bulan, ditambah lagi, Rp 1.000.000,00 untuk IMB dan Rp 1.000.000,00 untuk izin gangguan. Sekarang sudah tercatat sebanyak 120 titik bangunan tower seluler yang ada di wilayah Pemalang dan rencananya untuk tahun 2009 akan dibangun lagi sebanyak 20 titik. Kondisi ini sangat berdampak terhadap peningkatan PAD.(md)


--==oOo==--


PULUHAN RUMAH TERTIMBUN LONGSOR



Akibat hujan deras yang mengguyur Kuningan pada Senin (23/2) sore, puluhan rumah yang berada di Desa Mekarsari dan Padamulya Kec. Maleber tertimbun longsor serta banjir banding yang telah memporakporandakan areal pesawahan di daerah tersebut.

Berdasarkan data, Selasa (24/2), tercatat sebanyak 14 rumah tertimbun longsoran tanah dan 6 rumah lainnya terancam terkena longsor, serta jalan desa yang menghubungkan Padamulya-Seklok, terancam putus sepanjang lebih kurang 20 meter. Sedangkan banjir bandang akibat meluapnya aliran sungai Cisanggarung, telah merendam dan memporakporandakan areal pesawahan sekitar 7 hektare. Jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat bencana tersebut masih dalam perhitungan petugas dari instansi terkait.

Pascakejadian yang menyedihkan puluhan warga di dua desa tersebut, Plt Sekda Kuningan Drs. H. Jamaludin Noer, didampingi Ketua DPRD, H. Yudi Budiana, S.H., Kabag Kesra, Drs. Ir. H. Durahman, Kabid Kesos Disnakertransos, Drs. Deden Sopandi, dan Kasubag Analisis Informasi dan Dokumentasi Humas, Drs. Yudi Nugraha, langsung meninjau lokasi.

Pada kesempatan itu, Sekda Djamal meminta para korban untuk mengungsi ke lokasi yang aman, serta bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan. Pihaknya berterima kasih kepada warga masyarakat sekitar yang dengan cepat dan tanggap bergotong royong membantu saudaranya yang tertimpa musibah.
.
Pada kesempatan itu, Sekda Djamal mengimbau kepada warga di daerah lainnya terutama di daerah yang rawan terhadap bencana longsor dan banjir supaya bisa mengantisipasi diri dan segera mengungsi jika dirasakan tidak aman.(MD)


--==oOo==--


RATUSAN GURU DAPAT TUNJANGAN KUALIFIKASI


Ratusan guru di Kab. Kuningan mendapat bantuan tunjangan kualifikasi dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,65 miliar yang diberikan langsung ke nomor rekening guru yang terpilih.

Kepala Dinas Pendidikan, H. Bambang T Margono, S.H., melalui Kabid Bina Program, Agus Sadeli, M.Pd., menjelaskan, bantuan tersebut diberikan kepada 825 guru dari 6.000 jumlah guru yang ada di Kuningan. Dari 825 guru tersebut masing-masing mendapat tunjangan kualifikasi sebesar Rp 2 juta.

Dikatakan Kabid Bina Program, Agus Sadeli, M.Pd., lewat bantuan kualifikasi diharapkan bisa menjadi pemicu bagi yang lainnya yang belum mendapat bantuan. Dan lewat bantuan tersebut diharapkan bisa meningkatkan mutu pendidikan, sehingga bisa ditransfer kepada murid sebagai penerus kecerdasan bangsa.

Ketika ditanya target sertifikasi guru, menurut Agus Sadeli, target sertifikasi guru di Kuningan bisa terpenuhi. Begitu pula dengan keharusan sarjana bagi guru SD diharapkan juga bisa terkejar. Sementara itu, kondisi guru SD yang ada di Kuningan sat ini, baru beberapa persen yang sudah menjadi sarjana. Sedangkan yang lainnya belum memenuhi syarat sesuai dengan UU guru. (MD)


--==oOo==--

Tidak ada komentar:

Posting Komentar